Banda Aceh, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mendorong Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memperkuat sinergi, komunikasi, dan koordinasi dalam mengawal pembangunan daerah agar semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA di Ruang Banggar DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026). Rapat itu membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Taufik, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan agenda pembangunan Aceh berjalan dengan baik. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang kuat perlu terus dibangun antara Pemerintah Aceh dan DPRA.
“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik.
Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang baik akan membantu pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan secara lebih efektif sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Penguatan hubungan kelembagaan tersebut, lanjut Taufik, juga menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh). Jajaran eksekutif diminta menjaga keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.
Taufik menegaskan, kemitraan antara Pemerintah Aceh dan DPRA tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan kelembagaan. Sinergi kedua pihak memiliki kaitan langsung dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ia berharap hubungan Pemerintah Aceh dan DPRA semakin solid, termasuk dalam pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA Tahun Anggaran 2025.
Sebagai rapat perdana setelah dipercaya menjadi Plt Sekda Aceh, Taufik juga menyatakan keterbukaannya terhadap masukan dari jajaran DPRA.
“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya.
Penguatan komunikasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi modal penting dalam mengawal pembangunan Aceh agar berjalan lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat.