Dumai, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 di Anggrek Lounge Grand Zuri Hotel Dumai, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku usaha lokal untuk memperkuat pemahaman serta kepatuhan terhadap regulasi perizinan terbaru.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai, Muhammad Yunus, menekankan pentingnya regulasi perizinan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman regulasi semata, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha, kualitas pelayanan pemerintah, serta kemudahan berusaha di Kota Dumai. Perlu kita camkan bersama bahwa perizinan bukanlah hambatan bagi dunia usaha, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian, perlindungan hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Dumai Kota Idaman," tegas Muhammad Yunus.
Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Raja Dona Fitri Illahi, menjelaskan bahwa perkembangan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menuntut penyamaan persepsi antara regulator dan pelaksana di lapangan.
"Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Kepmen Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Dumai memandang perlu melaksanakan kegiatan ini sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, sekaligus menyamakan persepsi antar-Perangkat Daerah dalam implementasi kebijakan tersebut," jelas Raja Dona Fitri Illahi.
Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban pelaku usaha, mendorong transparansi layanan, serta menciptakan iklim investasi yang berdaya saing di Kota Dumai.
Materi teknis dan mekanisme perizinan berbasis risiko dipaparkan oleh dua narasumber dari DPMPTSP Provinsi Riau, Petrus Joko dan Rahmat Eldian, dengan moderator Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Dumai, Muhammad Irwandi Siregar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah Pemko Dumai, Ketua PWI Dumai Bambang Prayitno, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan DPMPTSP Kota Dumai.