Wali Nanggroe Aceh Pelajari Pengelolaan Tanah Ulayat dan Hukum Adat di Riau
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan tanah ulayat menjadi pembahasan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Riau membagikan pengalaman penerapan regulasi adat, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
Pembahasan berlangsung dalam audiensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan Pemprov Riau di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas penerapan hukum adat, pengakuan hak masyarakat adat, serta sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kehutanan, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Ketua Majelis Fatwa Wali Nanggroe Aceh, Muhammad Isa Musa, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai cara pemerintah daerah mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin mendapatkan berbagai masukan mengenai kedudukan hukum adat, mekanisme penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat, serta bagaimana kearifan lokal dapat berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Isa.
Menurutnya, pembahasan juga mencakup persoalan kehutanan dan pertambangan yang memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam di daerah.
“Selain persoalan hukum adat, kita juga membahas sejumlah isu strategis di bidang kehutanan dan pertambangan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Isa berharap pengalaman yang diperoleh dari Riau dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Aceh dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola sumber daya alam.
Pengalaman Riau dalam mempertahankan nilai adat dan mengakomodasinya dalam tata kelola pemerintahan juga dinilai dapat menjadi referensi, mengingat pembangunan daerah kerap bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan.
“Kami berharap dari pertemuan ini terbangun komunikasi dan pertukaran pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman mengenai hukum adat,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan Pemprov Riau berkomitmen memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk melalui kebijakan mengenai tanah ulayat.
Menurut Zulkifli, Provinsi Riau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebagai salah satu landasan hukum terkait tanah ulayat masyarakat adat.
“Provinsi Riau telah berkomitmen dalam pengakuan tanah ulayat melalui Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,” jelasnya.
Pemprov Riau juga memperhatikan regulasi pertanahan yang berlaku dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah terkait tanah ulayat dan pemanfaatannya, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024.
Menurut Zulkifli, penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan hak masyarakat hukum adat tetap mendapat tempat dalam pembangunan sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan administrasi pertanahan.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan dan pertukaran pengetahuan antara Provinsi Riau dan Aceh.
“Melalui pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan kerja sama antara Provinsi Riau dan Aceh, terutama dalam bertukar pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan, hukum adat, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai isu strategis yang berkembang di masing-masing daerah,” pungkasnya.
(MC Riau/nb)
