Banda Aceh, InfoPublik – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh (FKKA) periode 2025–2026. Pengukuhan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Illiza bersama 22 pengurus forum lainnya dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna Konferensi Keempat FKKA Nomor 1073/Konferensi/FKKA/2026 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Forum KKA Periode 2025–2030.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan FKKA memiliki posisi strategis karena dapat menjadi wadah untuk menghimpun berbagai kondisi dan realitas di daerah untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.
“Ini sangat strategis, karena kami membutuhkan sekali forum-forum yang secara efektif bisa menghimpun semua realita di lapangan itu untuk dikomunikasikan ke pusat,” katanya.
Karena itu, Bima meminta pengurus FKKA menjaga soliditas dan terus membangun dialog agar pemerintah pusat lebih mudah memahami masukan dari para kepala daerah, sehingga pusat mudah untuk menangkap apa yang disarankan oleh kepala daerah.
Bima berharap FKKA tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan persoalan daerah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi melalui berbagai praktik baik yang telah berjalan di seluruh Aceh.
Sementara itu, Illiza berharap FKKA dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi antarpemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berharap tentu dengan adanya forum ini dapat terwujudnya sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah dan juga adanya langkah konkret yang bisa kita implementasikan, bagaimana perjuangan menyempurnakan revisi undang-undang pemerintah Aceh terutama agar bagaimana mencapai kehidupan masyarakat yang lebih aman, damai dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam,” ujar Illiza.
Menurutnya, keberadaan forum tersebut juga dapat memudahkan diseminasi program dan kolaborasi lintas kabupaten/kota.
“Dengan adanya forum ini sebagaimana periode-periode yang lalu diseminasi program-program kolaborasi lintas kabupaten/kota ini akan lebih mudah kita laksanakan. Kalau sudah ada daerah kabupaten/kota yang sudah baik tata kelola pemerintahan atau program-program yang bisa diadopsi juga diterapkan di daerah lain tentu ini akan lebih memudahkan,” katanya.
Dengan penguatan komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah kabupaten/kota, FKKA diharapkan dapat mendorong pertukaran praktik baik, memperkuat koordinasi pembangunan, serta membantu menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat secara lebih efektif.