Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal melakukan foto bersama Deputi BNPB, TNI, Polri, Basarnas dan seluruh OPD dalam Uji Publik Dokumen RPKB Kota Banda Aceh di Bapelkes, Rabu (11/11/2026). Foto: Hus
Banda Aceh, InfoPublik – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan pemetaan sumber daya, personel, dan peralatan penanggulangan bencana tercantum secara terperinci dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dapat segera mengerahkan sumber daya saat terjadi bencana tanpa harus mencari informasi mengenai ketersediaan personel maupun peralatan di lapangan.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, dalam Pembukaan Uji Publik Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Banda Aceh di Bapelkes, Rabu (11/11/2026).
Menurut Abdul Muhari, RPKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman operasional yang harus dapat digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
Ia menekankan pentingnya pendataan secara rinci terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki setiap instansi, mulai dari jumlah kendaraan evakuasi, perahu karet, alat berat, hingga ketersediaan personel dan kontak petugas operasional.
“Dalam dokumen RPKB yang hari ini Bapak Ibu periksa semua, di RPKB itu isinya yang utama, lokasinya di mana? Pak Kapolres punya apa? Punya truk berapa untuk evakuasi masyarakat? Perahu karet ada berapa? Standby-nya di mana? Personelnya, nomor teleponnya siapa?” ujar Abdul Muhari.
Ia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum perlu mencantumkan lokasi persebaran alat berat, jumlah peralatan, serta kontak personel operasional. Begitu pula Basarnas yang perlu memetakan jumlah perahu, kapal, dan operator yang dapat dikerahkan saat keadaan darurat.
Pemetaan tersebut diharapkan menjadi lampiran RPKB yang dapat ditempatkan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga mudah diakses ketika dibutuhkan.
“Begitu terjadi bencana, Bu Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, tinggal lihat ini nomor HP-nya ada. Telepon, itu tolong perahu di sana, perahu di sini. Pemetaan sumber daya inilah yang harus ada di dokumen RPKB. Untuk semua jenis bencana,” katanya.
Abdul Muhari juga menjelaskan perbedaan RPKB dengan Rencana Kontingensi (RENKON). RPKB memuat pemetaan sumber daya dan personel untuk menghadapi berbagai jenis bencana, sedangkan RENKON disusun untuk menghadapi jenis bencana tertentu secara lebih spesifik.
Ia meminta seluruh peserta uji publik, termasuk unsur TNI, Polri, Basarnas, dan pemadam kebakaran, memeriksa kembali kelengkapan data sumber daya serta memastikan kontak personel yang tercantum benar-benar merupakan petugas operasional di lapangan.
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar pengerahan sumber daya dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak terkonsentrasi hanya pada satu titik ketika bencana terjadi.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pemerintah kota terus memperkuat kesiapsiagaan bencana mulai dari lingkungan sekolah hingga gampong.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12–14 Oktober 2026 di 12 sekolah, terdiri atas delapan SMP dan empat SD. Kegiatan tersebut memberikan edukasi mengenai jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, serta simulasi.
Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di tingkat gampong agar masyarakat mampu mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza menegaskan RPKB harus menjadi pedoman yang benar-benar dapat digunakan ketika bencana terjadi, bukan sekadar dokumen yang selesai disusun kemudian disimpan.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” kata Illiza.
Ia menambahkan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya BPBD, tetapi juga pemerintah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, relawan, hingga masyarakat.
Dalam penyusunan perencanaan kedaruratan, perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan juga harus menjadi perhatian. Hal tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari evakuasi, pengungsian, layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, hingga komunikasi.
Illiza berharap uji publik RPKB dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk memperjelas pembagian tugas dan mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Dokumen tersebut juga diharapkan ditindaklanjuti melalui pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, serta evaluasi secara berkala.
