Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah yang didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta sejumlah staf.
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka setelah Pemkab Kepulauan Meranti menerima Penghargaan Mitra Kerja Kementerian Hukum 2026.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah yang didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta sejumlah staf.
Sudandri menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi Pemkab Kepulauan Meranti untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah dibangun bersama Kementerian Hukum,” ujar Sudandri.
Ia menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum, terutama dalam memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kolaborasi tersebut mencakup pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi regulasi, hingga peningkatan kesadaran dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami berharap sinergi ini terus ditingkatkan. Pemerintah daerah tentu membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Kementerian Hukum agar setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat serta kepastian hukum bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Menurutnya, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat harus dicarikan solusi dan tidak berhenti pada program maupun slogan. "Pasti ada solusi harus menjadi budaya kerja Kementerian Hukum,” tegasnya.
Supratman juga mendorong pemanfaatan data dan teknologi untuk mempercepat pelayanan serta pengambilan keputusan. Menurutnya, perubahan kelembagaan harus menghasilkan pola kerja yang lebih sederhana, cepat, profesional, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kita bicara data, jangan bicara suara. Ketika ada persoalan yang sangat mendesak, jangan kita berlindung pada komunitas. Cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang mengenai proses birokrasi. Hal utama yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa persoalan mereka dapat diselesaikan. “Yang masyarakat ingin tahu sederhana: urusan saya sudah selesai atau tidak?” katanya.
Karena itu, jajaran Kementerian Hukum di daerah didorong tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga mampu menjadi problem solver dalam menangani berbagai persoalan hukum di wilayah.
Dalam momentum Hari Pengayoman ke-81, Supratman mengingatkan agar semangat pengayoman tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Kalau bisa dipercepat, percepat. Kalau bisa dipermudah, permudah. Kalau bisa diselesaikan di wilayah, jangan semuanya dibawa ke pusat,” tegasnya.
Sudandri menilai semangat tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Kepulauan Meranti untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang mudah, cepat dan memberikan solusi. Karena itu, kami akan terus menjaga dan memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum,” tuturnya.
Penghargaan Mitra Kerja Kementerian Hukum Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat, berbagai persoalan hukum di daerah diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
