Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) sore.
Banda Aceh, InfoPublik - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari solusi atas persoalan status dan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Aceh.
Dalam kegiatan tersebut, Fadhlullah dan Bima Arya didampingi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua DPRA Zulfadhli, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Arinaldi, sejumlah anggota DPRA serta unsur terkait lainnya.
Keduanya melihat langsung kondisi Lapangan Blang Padang sekaligus membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, khususnya menyangkut kepastian status dan pengelolaan lahan.
Lapangan Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektare. Hingga kini, kawasan tersebut belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai klaim tanah wakaf historis Masjid Raya Baiturrahman serta pengelolaannya oleh TNI Angkatan Darat.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi kawasan sekaligus membuka ruang koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRA, BPN dan pihak terkait lainnya.
Wagub Aceh Fadhlullah menegaskan, penyelesaian persoalan Blang Padang perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek hukum, sejarah serta kepentingan masyarakat.
Pemerintah Aceh juga terus mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Blang Padang selama ini menjadi salah satu ruang publik penting di Banda Aceh dan memiliki nilai historis bagi masyarakat Aceh. Karena itu, kepastian mengenai status dan pengelolaan kawasan dinilai penting untuk memberikan kejelasan bagi seluruh pihak.
Pemerintah Aceh berharap pembahasan bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan titik temu sehingga persoalan Blang Padang tidak berlarut-larut dan penyelesaiannya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta kemaslahatan Aceh.
