Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan arahan kepada Kepala SKPA terkait percepatan realisasi APBA 2026 dan optimalisasi dana TKD secara virtual di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026). Foto: Humas Aceh.
Banda Aceh, InfoPublik – Percepatan realisasi anggaran daerah menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 serta mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
Arahan tersebut disampaikan Mualem secara virtual saat mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
Mualem menegaskan, anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan dan diawasi secara serius agar tidak tersisa hingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat. "Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus," tegasnya.
Ia juga meminta program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi agar pelaksanaannya tidak terkendala aturan.
Untuk mendorong percepatan tersebut, Mualem meminta Staf khususnya Taqwallah terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah juga diingatkan agar memastikan program berjalan sesuai sasaran. "Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah," ujarnya.
Selain APBA, Mualem menaruh perhatian pada optimalisasi dana TKD, terutama untuk memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Ia menyebutkan, tingginya kebutuhan jembatan Bailey di tengah masyarakat menjadi alasan agar program tersebut mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Percepatan realisasi APBA dan optimalisasi TKD diharapkan dapat memastikan anggaran daerah terserap melalui program yang telah direncanakan, termasuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Aceh.
