Penghargaan dari Kementerian Hukum RI untuk Banjarbaru. Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik - Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui prestasi di bidang hukum. Dua penghargaan sekaligus berhasil diraih dari Kementerian Hukum RI, memperkuat posisi Banjarbaru sebagai salah satu daerah yang serius membangun pemerintahan berbasis kepastian dan ketaatan hukum.
Penghargaan pertama diraih melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dengan predikat Kategori Istimewa. Penghargaan kedua diraih pada penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026, dengan menempatkan Banjarbaru di Peringkat II berpredikat Sangat Baik (AA) dengan nilai 91.
Pemberian penghargaan ini saat Wali kota Lisa mengikuti apel mengikuti Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Kantor Kemenkum RI Wilayah Kalsel, Rabu (19/8/2026).
Dua capaian tersebut bukan sekadar deretan penghargaan, tetapi menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan landasan hukum yang kuat, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Predikat Istimewa pada IRH menjadi penanda kuat atas keberhasilan Banjarbaru dalam mendorong pembenahan sistem hukum di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, capaian Peringkat II JDIH dengan nilai 91 menunjukkan konsistensi dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum agar semakin tertata dan mudah diakses.
Penguatan JDIH juga memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi hukum yang akurat dan terbuka. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat maupun aparatur pemerintahan dapat memperoleh akses terhadap berbagai produk hukum secara lebih mudah, cepat, dan terpercaya.
Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan di Banjarbaru tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, penghargaan tersebut bukan menjadi titik akhir. Justru, capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat pengelolaan informasi hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI tersebut semakin mempertegas arah Banjarbaru dalam membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.
Banjarbaru terus bergerak, memperkuat hukum, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan pemerintahan untuk Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil dan Sejahtera. (Yds/MedCenBJB/Eyv)
