Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali saat berpose bersama dengan puluhan warga pada Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila. (F.AKP-KemenHAM)
Bone Bolango, InfoPublik - Mendidik anak bukan berarti bebas menghukum dengan kekerasan. Orang tua dan guru perlu memahami batasan dalam mendisiplinkan anak agar proses pendidikan tidak berubah menjadi tindakan yang melukai fisik maupun psikologis.
Hal tersebut diutarakan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali pada kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Aula Kantor Desa Toto Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta mempertanyakan pandangan HAM terhadap orang tua yang mengizinkan anaknya dihukum serta batas tindakan guru ketika menghadapi siswa yang dianggap nakal. Peserta itu juga menanyakan apakah tindakan guru tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan atas izin orang tua, tetapi menimbulkan trauma pada anak.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan izin orang tua tidak serta-merta membenarkan tindakan kekerasan terhadap anak. Ia mengingatkan bahwa orang tua, guru, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan anak memperoleh perlindungan.
Menurut Sarton, tindakan yang menyakiti anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak selalu terlihat secara langsung. Karena itu, pendekatan pendidikan perlu mengutamakan komunikasi, keteladanan, motivasi, dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Ia juga mengingatkan bahwa perkataan yang merendahkan, mempermalukan, atau membuat anak merasa tidak berharga dapat memengaruhi perkembangan psikologisnya.
“Tidak dibenarkan, baik orang tua maupun guru, melakukan pemukulan terhadap anak. Kita perlu mencari cara mendidik yang tepat tanpa mengabaikan hak dan perlindungan anak,” jelas Sarton saat menjawab pertanyaan peserta.
Sarton menekankan bahwa tanggung jawab mendidik anak tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah atau keluarga. Orang tua, guru, pemerintah desa, dan lingkungan masyarakat harus saling mendukung dalam membangun suasana yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Ia mendorong orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anak, termasuk dengan menanyakan pengalaman mereka di sekolah, mendengarkan persoalan yang dihadapi, dan memberikan motivasi tanpa mempermalukan atau membanding-bandingkan secara tidak sehat. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Anak perlu diberi kesempatan belajar, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi sesuai tahap perkembangannya.
Dalam pemaparannya mengenai perlindungan perempuan dan anak, Sarton turut mengingatkan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, diskriminasi, penelantaran, hingga perkawinan anak. Ia menegaskan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara untuk tumbuh serta berkembang.
Kegiatan tersebut diikuti puluhan warga dan dimoderatori Penggerak HAM Desa Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami penerapan HAM sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui penguatan kapasitas ini, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo mendorong tumbuhnya pola pengasuhan dan pendidikan yang lebih manusiawi, tanpa kekerasan, serta menghormati martabat setiap anak. (mcgorontaloprov/rls/akp)
