Gresik Perkuat Pelayanan Publik Inklusif Lewat Perda Disabilitas
Gresik, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat arah pembangunan yang lebih inklusif dengan memastikan hak penyandang disabilitas tidak berhenti pada aturan, tetapi diterjemahkan sejak tahap perencanaan hingga penyediaan layanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Rabu (19/8/2026).
Sosialisasi melibatkan perwakilan kelompok penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan pelayanan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterbatasan aksesibilitas yang masih ditemukan harus dijawab melalui kebijakan, perencanaan, dan pembangunan yang sejak awal menggunakan perspektif inklusif.
“Disabilitas memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, kekurangan itu justru bisa menjadi keberkahan,” ujar Washil.
Menurut Washil, Perda Nomor 7 Tahun 2026 memperluas pendekatan terhadap isu disabilitas. Pemenuhan hak tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kewirausahaan, politik dan partisipasi, olahraga, seni dan pariwisata, hingga aksesibilitas serta pelayanan publik. Karena itu, prinsip inklusivitas harus masuk sejak penyusunan program, kegiatan, dokumen perencanaan, hingga penganggaran perangkat daerah.
Washil mencontohkan pembangunan gedung dan fasilitas publik. Penyediaan ramp, lift pada bangunan tertentu, serta fasilitas pendukung lainnya harus menjadi bagian dari desain sejak awal agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan secara mandiri. “Jangan sampai bangunan sudah selesai, baru kita berpikir bagaimana akses untuk penyandang disabilitas. Konsepnya harus sudah masuk sejak perencanaan,” tegasnya.
Perda juga mengatur konsep lingkungan minim hambatan yang mencakup aksesibilitas fisik dan nonfisik, termasuk fasilitas umum, informasi, serta teknologi. Hak penyandang disabilitas selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Tak berhenti pada pembangunan fisik, Pemkab Gresik juga menyiapkan pendekatan yang lebih terstruktur melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). Dokumen tersebut akan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran untuk pemajuan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Harapannya dari pertemuan ini ada sosialisasi dan konsep untuk rencana aksi kita ke depan. Mulai dari perencanaan, inklusivitas, pemberdayaan, kemandirian, pelayanan publik, sampai lingkungan yang minim hambatan harus kita sinkronkan bersama,” kata Washil.
Perda Nomor 7 Tahun 2026 turut menempatkan pemerintah desa sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Desa didorong melakukan pendataan, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak, membentuk Forum Penyandang Disabilitas, serta melibatkan forum tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
Ketentuan tersebut membuka ruang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar menjadi penerima manfaat kebijakan.
Dalam aspek infrastruktur, sarana dan prasarana umum, angkutan umum, serta lingkungan yang sudah tersedia tetapi belum memenuhi prinsip aksesibilitas diwajibkan menyediakan akses dalam waktu paling lama lima tahun sejak Perda diundangkan. Sementara itu, Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Perda ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.
Washil menegaskan, keberhasilan penerapan regulasi tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah desa, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat.
“Ini bukan hanya tugas satu perangkat daerah. Keberhasilan Perda ini membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan kerangka tersebut, Perda Nomor 7 Tahun 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk menggeser pendekatan pembangunan dari sekadar menyediakan fasilitas menjadi memastikan setiap warga dapat mengakses layanan, berpartisipasi, dan berkembang secara setara.
