Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID serta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Rabu 19 Agustus 2026.. (foto PPID)
Pohuwato, InfoPublik - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama, sementara informasi yang dikecualikan harus diperlakukan secara ketat dan terbatas.
Menurutnya, UU KIP berlaku bagi seluruh badan publik, termasuk Sekretariat DPRD. Karena itu, peraturan internal seperti Tata Tertib DPRD tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan UU KIP dengan alasan asas lex specialis, kecuali terdapat pengecualian yang secara tegas diatur dalam undang-undang lain, seperti ketentuan mengenai pelindungan data pribadi atau rahasia negara.
“Ketentuan internal yang menutup akses informasi secara sepihak, tanpa melalui prosedur pengujian konsekuensi, berpotensi menimbulkan persoalan apabila sengketa tersebut diajukan kepada Komisi Informasi,” kata Akristianto saat Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID serta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).
Ia mengingatkan, adanya konsekuensi hukum bagi badan publik yang tidak menjalankan kewajiban pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 52 UU KIP mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diberikan apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pada materi pertama, peserta mendapatkan pembahasan mengenai Tata Cara Pelayanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman PPID terhadap prinsip keterbukaan informasi sekaligus mekanisme yang tepat dalam menangani informasi yang dikecualikan.
Di sisi lain, PPID memiliki mekanisme perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Penolakan terhadap permohonan informasi harus didasarkan pada Uji Konsekuensi yang sah serta didukung dengan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara jelas dan terukur.
Akristianto juga menekankan bahwa apabila sebuah dokumen memuat informasi publik sekaligus informasi yang dikecualikan, PPID tidak serta-merta harus menutup seluruh dokumen.
Menurutnya, prinsip penghitaman atau pengaburan (redaction) dapat diterapkan dengan menutup bagian tertentu yang bersifat sensitif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor ijazah, sementara bagian informasi yang merupakan hak publik tetap dapat diberikan.
“Jangan menutup seluruh informasi hanya karena sebagian di dalamnya bersifat dikecualikan. Lindungi yang wajib dilindungi, dan tetap buka informasi yang menjadi hak publik,” tegasnya. (mcgorontaloprov/ppid)
