Rapat koordinasi lintas instansi guna mematangkan langkah pengangkatan jabatan fungsional arsiparis serta optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kearsipan.
"Ketersediaan arsiparis yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting agar transformasi digital melalui aplikasi SRIKANDI tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan dapat berjalan efektif, aman, dan akuntabel dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, Jumat (13/11/2026).
Fadli menegaskan, penguatan SDM kearsipan dan optimalisasi SRIKANDI juga memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Arsip yang dikelola secara profesional dan didukung sistem digital akan memudahkan penataan, penyimpanan, serta penemuan kembali informasi sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan.
Penekanan Fadli ini disampaikan pada rapat koordinasi lintas instansi guna mematangkan langkah pengangkatan jabatan fungsional arsiparis serta optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Huyula, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, pada Kamis (12/11/2026). Jalannya pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dengan didampingi seluruh jajaran anggota Komisi I.
Sejumlah pemangku kepentingan kunci di bidang kepegawaian dan kearsipan turut hadir dalam forum ini, di antaranya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain jajaran pemerintah provinsi, rapat ini juga melibatkan seluruh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Fokus utama pembahasan dalam rapat koordinasi ini menyasar dua isu penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Pertama, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kearsipan yang profesional melalui pengangkatan jabatan fungsional arsiparis di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, percepatan serta penyeragaman penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem utama pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik antarinstansi.
Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas aparatur. Penguatan pengelolaan arsip dan penerapan SRIKANDI menjadi bagian dari langkah mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi terkait diharapkan dapat segera memetakan kebutuhan arsiparis di masing-masing wilayah kerja sekaligus mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis maupun administratif dalam penerapan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh di Provinsi Gorontalo.
Sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan kearsipan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)
