Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, sampaikan sambutan pada kegiatan Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi untuk memulihkan produksi pangan sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan pemulihan sektor pertanian harus menjadi prioritas karena kerusakan lahan berdampak langsung terhadap aktivitas petani, produksi pangan, serta perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Nasir saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Forum yang mengangkat tema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi” tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Nasir mengungkapkan, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare lahan sawah dan 60.438 hektare lahan perkebunan di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan kini telah memasuki proses pemulihan.
Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi lahan. Infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses pertanian, serta sarana produksi juga harus segera dibenahi agar lahan dapat kembali produktif.
“Rehabilitasi lahan harus berjalan seiring dengan pemulihan irigasi dan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, petani dapat kembali bekerja, produksi pangan meningkat, dan ekonomi masyarakat kembali bergerak,” kata Nasir.
Dari sisi dukungan anggaran, Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp2,5 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pertanian di Aceh. Dari total tersebut, sekitar Rp515,2 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Aceh. Hingga 11 Agustus 2026, realisasi dukungan tersebut telah mencapai sekitar Rp264,4 miliar atau 51,3 persen.
Nasir menilai percepatan rehabilitasi pertanian memiliki arti strategis bagi pemulihan ekonomi Aceh. Sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan pendapatan petani, tetapi juga berhubungan dengan ketahanan pangan, perdagangan, distribusi, dan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
Di tengah proses pemulihan tersebut, ekonomi Aceh pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,86 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 mencapai 4,48 persen.
Pemerintah Aceh berharap tren tersebut dapat terus diperkuat melalui percepatan pemulihan sektor-sektor produktif yang terdampak bencana.
Nasir menegaskan, hasil AEF tidak boleh berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret dan terkoordinasi di lapangan.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Nasir, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
