Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili pada Rapat Paripurna DPRD tingkat II terhadap Perubahan APBD Provinsi Gorontalo.
Kota Gorontalo, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengedepankan efisiensi anggaran dan penentuan prioritas belanja yang tepat guna menjaga ketahanan fiskal, serta memperkuat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah.
Salah satu bentuk konkrit optimalisasi belanja tersebut diterapkan pada sektor peternakan, dengan mengalihkan program bantuan sapi berbiaya tinggi ke metode inseminasi buatan yang lebih ekonomis namun efektif menambah populasi ternak.
"Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi. Ini yang kami sampaikan pada pekan lalu," kata Gusnar, dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Provinsi Gorontalo terkait Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (19/8/2026).
Gusnar mengatakan, strategi pengelolaan keuangan yang berfokus pada skala prioritas membuat Provinsi Gorontalo tetap stabil di tengah efisiensi fiskal daerah.
Pemprov Gorontalo berhasil mempertahankan pembayaran gaji, TPP 13, TPP 14, serta THR bagi PPPK paruh waktu, tanpa perlu melakukan pemotongan tunjangan pegawai atau bergantung pada tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembiayaan pegawai.
"Dari prespektif kemandirian, alhamdulillah kita masih bisa membiayai apa yang harus kita biayai dengan kemampuan, kemandirian kita," ujar Gusnar.
Ketahanan fiskal itu didukung oleh penyesuaian postur pada Perubahan APBD 2026, dimana pendapatan daerah naik menjadi Rp1,550 triliun, dan belanja daerah disesuaikan menjadi Rp1,778 triliun.(mcgorontaloprov/isam)
