Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memaparkan keterbukaan informasi publik. Pemaparan menjadi bagian dari uji publik Monev KIP 2026 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. (Foto: istimewa).
Jakarta, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengikuti presentasi dan wawancara uji publik keterbukan informasi, Rabu (11/11/2026).
Presentasi itu merupakan rangkaian dari penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) oleh Komisi Informasi Pusat.
Presentasi dan wawancara pimpinan Badan Publik digelar secara panel di hadapan para penguji. Gorontalo seruangan dengan Pemprov Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Aceh.
Kehadiran gubernur tidak saja mampu mendongkrak nillai, namun menunjukkan komitmennya untuk keterbukaan informasi publik di daerah. Salah satu poin penting dari keseluruhan Monev KIP 2026.
“Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih ke Bapak Gubernur Gorontalo yang berkenan hadir di uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau ini sangat berpengaruh, artinya ada komitmen dari pimpinan Badan Publik bagaimana keterbukaan informasi ini bisa semakin baik ke depan,” Kata Kadis Kominfo dan Statistik Trizal Entengo yang ikut mendampingi gubernur.
Gubernur Gusnar memaparkan bagaimana komitmennya untuk keterbukaaan informasi publik. Salah satunya mendorong Dinas Kominfo untuk memperbaiki nilai tahun 2025 yang jeblok di angka 19 poin atau tidak informatif. Berkat kerja keras semua OPD nilai itu membaik di tahun ini di angka 67,92 poin.
“Itu baru nilai pengisian kuesioner. Jika dijumlah dengan 20 persen poin dari kehadiran dan paparan Bapak Gubernur kami yakin nilainya bisa maksimal di angka 87,92 dengan predikat menuju informatif,” Tambahnya.
Beberapa aspek yang menjadi masukan panelis menyangkut pengalokasian anggaran bagi PPID dan Komisi Informasi Provinsi. Termasuk seleksi komisiomer baru yang belum dilakukan mengingat keterbatasan anggaran akibat efisiensi.
“Terlepas dari anggaran, kami di Kominfo sudah berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik ini semakin baik. Misalnya dengan terus membina PPID di OPD, menggadirkan layanan informasi digital, termasuk memfasilitasi KI provinsi terkait penanganan sengketa informasi,” pungkasnya. (mcgorontaloprov/isam)
