Wali Kota Dumai, Paisal, didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, kembali mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai. (foto: MC Dumai)
Dumai, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, bersama DPRD Kota Dumai menyepakati sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Dumai 2027. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Selasa (18/8/2026).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi tersebut berlangsung quorum setelah dihadiri 28 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai.
Agenda utama rapat meliputi penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda 2027, permintaan persetujuan lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota DPRD, penyampaian pendapat Wali Kota Dumai, serta penandatanganan penetapan Propemperda.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Dumai M. Al Ichwan Hadi melaporkan bahwa penyusunan Propemperda 2027 mengacu pada Perda Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 serta mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah, aspirasi masyarakat, dan Ranperda yang tertunda. Dari hasil pembahasan sejak Mei 2026 hingga finalisasi pada 18 Agustus 2026, disepakati 13 Ranperda yang terdiri atas:
Empat Ranperda Inisiatif DPRD: Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Inovasi Daerah, serta Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
Enam Ranperda Inisiatif Pemko Dumai: Pembentukan Kecamatan Bagan Besar Tuah Negeri dan Kecamatan Bukit Kapur Madani, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Rencana Umum Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2027-2047, Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2039, Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029.
Tiga Ranperda Daftar Kumulatif Terbuka: Pertanggungjawaban APBD TA 2026, Perubahan APBD TA 2027, dan APBD TA 2028.
Pemerintah Kota Dumai mengapresiasi keaktifan dan kesiapan DPRD dalam merencanakan regulasi daerah yang terarah dan tepat sasaran. Wali Kota Dumai Paisal menegaskan bahwa sinergi perencanaan hukum daerah yang disusun berpatokan pada kebutuhan prioritas masyarakat dan pembangunan daerah di pesisir Sumatra.
"Kami merasa bertuah dan sangat beruntung DPRD kita begitu tanggap dengan perkembangan dan kemaslahatan masyarakat Kota Dumai ke depan. Terlihat jelas adanya sinergi perencanaan hukum daerah dengan skala prioritas yang terukur," ujar Paisal.
Ia meyakini daftar Ranperda yang telah disepakati bersesuaian dengan kebutuhan pelayanan publik serta mendukung visi pembangunan daerah.
"Insya Allah, ke depan proses pembentukan peraturan daerah ini berjalan sesuai rencana, terpadu, dan tepat waktu, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas, adaptif terhadap aturan nasional, serta mendukung visi pelayanan publik menuju Dumai Kota Idaman," pungkas Paisal.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, jajaran Bapemperda DPRD, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
