Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat strategi peningkatan realisasi investasi, dan penyempurnaan iklim usaha daerah melalui konsultasi intensif dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Langkah itu ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional terkait percepatan hilirisasi, penguatan kemitraan UMKM, serta penataan regulasi perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni D. Matona, menegaskan koordinasi itu menjadi landasan krusial dalam merumuskan langkah taktis dorongan modal di daerah.
"Kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi peningkatan realisasi investasi," ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni yang memimpin delegasi Gorontalo diterima Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Rr Sri Moertiningroem bersama Direktur Wilayah V Ady Soegiharto.
Dalam pertemaun itu, rombongan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin untuk memperkuat koordinasi terkait langkah-langkah percepatan peningkatan investasi di Provinsi Gorontalo.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyampaikan berbagai tantangan investasi daerah sekaligus memperoleh arahan kebijakan yang selaras dengan agenda nasional peningkatan investasi dan hilirisasi.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memaparkan perkembangan realisasi investasi Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi ke depan.
Materi yang disampaikan mencakup perkembangan investasi daerah selama periode 2021-2025, capaian Semester I Tahun 2026, komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sektor-sektor unggulan penyumbang investasi, serta distribusi investasi pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/ppid)