Jantho, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menegaskan komitmennya memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan konflik sosial, dan mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal melalui Pra Duek Pakat Mukim, Pawang Glee, dan Sambinoe di Aula UDKP Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu (25/7/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Aceh Besar Bidang Keistimewaan Aceh, SDM, dan Kerja Sama Abubakar saat membuka kegiatan mewakili Bupati Aceh Besar. Penguatan peran lembaga adat dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kelembagaan adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.
Abubakar mengatakan Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat melalui sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, keberadaan mukim, pawang glee, dan sambinoe perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan pembangunan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat.
"Lembaga adat bukan hanya menjaga tradisi dan budaya, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan ketertiban sosial, menjaga kelestarian lingkungan, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat," kata Abubakar.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Aceh.
Ia menjelaskan forum Pra Duek Pakat menjadi wadah memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku adat dalam merumuskan langkah strategis menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Melalui forum tersebut diharapkan lahir rekomendasi untuk memperkuat peran mukim, pawang glee, dan sambinoe dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama terkait pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian persoalan sosial berbasis adat.
Kegiatan yang difasilitasi Yayasan Suluh Lingkar Seulawah bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh Kementerian Kebudayaan RI itu juga diisi diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) yang membahas kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, status kawasan hutan lindung, aktivitas galian C, hingga tata kelola sumber daya alam.
Forum tersebut dihadiri Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar periode 2021–2026 Asnawi Zainun, para imeum mukim, pawang glee, sambinoe, tokoh adat, akademisi, perwakilan instansi terkait, serta unsur mahasiswa.
Hasil pembahasan dalam FGD akan disusun menjadi rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut pada forum Duek Pakat sebagai dasar memperkuat sinergi pemerintah dan lembaga adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh Besar.