Siak, InfoPublik- Bupati Siak Afni Zulkifli memberlakukan status quo terhadap pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kebijakan tersebut menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan hingga proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi atas klaim penguasaan lahan selesai dilakukan.
Keputusan itu diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya yang dipimpin langsung Afni di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).
Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun kesepakatan baru dengan pihak mana pun di atas lahan yang masih bersengketa sebelum status penguasaannya dipastikan.
"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan," tegas Afni.
Menurut dia, penyelesaian konflik lahan harus didasarkan pada data, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan bukti dan dasar penguasaan lahan.
"Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang," ujar dia.
Konflik lahan seluas 317 hektare tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan lahan yang turut melibatkan pihak perusahaan.
Dalam kesepakatan rapat, lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah negara yang penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Salah satu aktivitas yang dihentikan sementara adalah kegiatan lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Kegiatan tersebut baru dapat dilanjutkan setelah pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui GTRA Kabupaten Siak.
Status quo juga berlaku terhadap seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus hingga GTRA menerbitkan keputusan.
Rapat berlangsung cukup alot karena adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan. Setelah melalui pembahasan, seluruh pihak akhirnya menyepakati empat poin penyelesaian yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani para pihak yang hadir.
Afni meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan tersebut dan tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh situasi.
"Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas," kata Afni.
Ia juga menekankan pentingnya menyatukan masyarakat Teluk Lanus dalam satu wadah kelompok agar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari potensi sumber daya di wilayah mereka.
"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apapun kedepannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tegas Afni.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta PT Nusa Prima Manunggal.
Melalui kebijakan status quo tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara adil.
Hasil inventarisasi dan verifikasi akan menjadi dasar pembahasan GTRA dalam menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Dep/MC Siak)