Bupati Kolaka berdialog bersama para mahasiswa dan Organisasi Kepmudaan. (foto: MC Kolaka)
Kolaka, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa terkait ketenagakerjaan, perlindungan buruh, dan pendidikan yang disampaikan dalam dialog bersama organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kolaka, Minggu (8/6/2026).
Bupati Kolaka, Amri, menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
"Masukan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Amri saat berdialog dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Cafe Hafidzah.
Menurut Amri, Pemerintah Kabupaten Kolaka membuka ruang komunikasi dan partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Ia memastikan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sedangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.
Dialog yang dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan tersebut menghasilkan 11 poin aspirasi. Pada sektor ketenagakerjaan, peserta mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal, evaluasi penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), pengawasan pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran gaji pekerja tepat waktu, serta peningkatan pengawasan perusahaan melalui inspeksi rutin.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap pekerja dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Di bidang pendidikan, mahasiswa menyoroti kesejahteraan guru honorer, kepastian status kerja tenaga pendidik, pembentukan Peraturan Daerah tentang Beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, serta percepatan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur sekolah.
Dialog juga membahas aspirasi terkait pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kolaka dan pihak Maxim Kolaka, serta kejelasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang menangani persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Bupati Amri berharap forum dialog semacam itu dapat terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.
