Kabupaten Gorontalo, InfoPublik - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menghadiri prosesi adat Mopotilolo dalam rangka penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo yang baru, Sumurung Pandapotan Simaremare, di VIP Bandara Djalaluddin Gorontalo, Minggu (3/5/2026).

Prosesi itu menandai diterimanya secara resmi pejabat baru oleh masyarakat dan pemerintah daerah melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Penyambutan itu merupakan tradisi sakral bagi setiap pejabat tinggi yang baru bertugas di Gorontalo sebagai bentuk penghormatan dan doa keselamatan.

Thomas Mopili menyatakan, momentum itu tidak sekadar seremoni adat, melainkan langkah awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

“Kami menyambut dengan penuh hormat kehadiran Bapak Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi keadilan,” ujar Thomas dalam keterangannya di lokasi kegiatan.

Thomas juga menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara DPRD dan Kejaksaan Tinggi sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menegaskan kesiapan lembaga legislatif untuk mendukung penuh program-program kerja Kejaksaan demi kepentingan pelayanan masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo siap bersinergi dan mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi dalam upaya memperkuat penegakan hukum. Kolaborasi antarlembaga adalah kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan,” tambahnya.

Sebelum menjabat sebagai Kajati Gorontalo, Sumurung Pandapotan Simaremare menjabat sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan Agung RI.

Ia resmi dilantik pada April 2026 menggantikan pejabat sebelumnya untuk memimpin korps adhyaksa di Provinsi Gorontalo.

Acara penyambutan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda serta tokoh adat setempat. Kehadiran pimpinan DPRD dalam prosesi ini menjadi simbol harmonisasi hubungan kelembagaan di tingkat daerah. (mcgorontaloprov/ppid)