Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai (tengah) didampingi Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam (Kanan) dan Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim (kiri) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Terpadu Raja Ampat di Jakarta, Selasa (31/3/2026)/ MC Raja Ampat
Jakarta, InfoPublik- Tim Percepatan Pembangunan Papua bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat koordinasi (rakor) nasional lintas kementerian untuk mendorong percepatan pembangunan pariwisata Raja Ampat yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis konservasi, di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Rakor dipimpin oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, bersama Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dan diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Raja Ampat, Tim Percepatan Pembangunan Papua, perwakilan kementerian/lembaga, serta pihak swasta.
Dalam sambutannya, Velix menekankan bahwa pembangunan Raja Ampat kini berada dalam kerangka kebijakan nasional yang jelas dan terarah. Ia menyebut empat payung regulasi utama yang menjadi landasan percepatan pembangunan Papua dan Raja Ampat.
“Secara besar kita berada dalam kerangka RPJMN. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 sebagai grand design pembangunan Papua ke depan,” ujar dia.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut memuat indikator kinerja yang terukur, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, hingga rasio elektrifikasi.
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat 2024–2044.
“Ini menunjukkan bahwa Raja Ampat mendapat perhatian khusus dalam kebijakan nasional, baik dari aspek pengembangan pariwisata, desa prioritas, maupun konservasi dan geopark,” jelas dia.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra swasta. Menurutnya, rakor ini menjadi momen strategis untuk memastikan pembangunan Raja Ampat berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.
“Program prioritas yang kami usulkan meliputi pembangunan dermaga, penyediaan listrik, kampung nelayan, penguatan koperasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Raja Ampat,” kata dia.
Sebelumnya, pimpinan OPD telah mengikuti pra-diskusi internal bersama Bupati pada Senin (30/3/2026) di lokasi yang sama untuk mempermudah koordinasi dan memperkuat konsolidasi lintas sektor.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia berbasis konservasi.
Petrus Rabu/MC Raja Ampat
