Pemprov Jatim Gelar Kick Off Musrenbang RKPD 2026

Surabaya, InfoPublik — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, pada Senin (14/4/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD ini mengacu pada beberapa regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin, menyampaikan bahwa pelaksanaan kick off ini merupakan sarana komunikasi interaktif untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan pembangunan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jatim. Selain itu, untuk membahas secara menyeluruh rancangan RKPD 2026 serta dokumen RPJMD 2025–2030.

"Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat (Asmas) serta menyusun tahapan dan timeline penyusunan dokumen perencanaan di tahun 2025 mendatang. Tercatat rekap pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebanyak 12.388 usulan, dan aspirasi masyarakat (Asmas) sebanyak 16.052 usulan. Oleh karena itu, kami mohon OPD segera menetapkan keputusan masing-masing di daerah dan melakukan verifikasi, mana yang harus segera dilakukan perbaikan," jelasnya. 

Yasin juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026, RPJMD 2025-2030 serta Renja harus mengikuti arahan Sekda, yakni menghasilkan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat secara cepat, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Jatim, Ir. Joko Irianto, M.Si, menyoroti tantangan penyusunan enam dokumen perencanaan strategis secara bersamaan, termasuk RPJMD 2025–2030. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan berbasis data dan fakta yang akurat.

"Jawa Timur ke depan harus mengambil peran strategis sebagai gerbang baru nusantara. Kita tidak sedang bersaing dengan daerah lain, tetapi tumbuh bersama sebagai orkestrator nilai tambah Indonesia," ujarnya.

Ia juga menekankan tiga peran utama Jawa Timur ke depan, yakni sebagai pusat koordinasi dan standarisasi rantai nilai Nusantara, platform talenta dan teknologi, serta sebagai hub logistik dan agregasi perdagangan nasional. Menurutnya, hal ini membutuhkan kreativitas dan pembenahan dari seluruh perangkat daerah.

Rancangan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 mengusung tajuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi." Tema ini dijabarkan melalui sembilan prioritas pembangunan provinsi Jatim, yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Berkah-Amanah, Jatim Agro, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari.

“Saya harapkan seluruh perangkat daerah di Jawa Timur dapat mencermati arah pembangunan lima tahun ke depan dan menyiapkan langkah-langkah konkret yang sinergis,”imbuhnya.

Sebagai penanda resmi dimulainya rangkaian Musrenbang, acara ditutup dengan pemukulan gong secara simbolis dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta.(MC Prov Jatim /hjr-mad/eyv