KPU Toba Gelar FGD untuk Evaluasi Pilkada 2024

Toba, InfoPublik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, menggelar Forum Grup Discussion (FGD) pada Senin (17/2/2025), bertujuan untuk menampung saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Pilkada 2024 yang lalu.

Diskusi itu dilaksanakan di Aula Kantor KPU Toba, Soposurung, Balige, dan dihadiri oleh perwakilan peserta Pilkada, pemerhati Pilkada, Bawaslu, Kesbangpol, pers, serta berbagai stakeholder lainnya.

Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani, dalam sambutannya membuka diskusi tersebut dengan menyampaikan harapannya agar seluruh pihak memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada di masa mendatang. “Kami minta masukan dan saran dari setiap stakeholder, dari para peserta Pilkada, pemerhati, Bawaslu, rekan-rekan pers, dan yang lainnya agar ke depan kita dapat melaksanakan Pilkada yang lebih baik,” ujarnya.

Selama diskusi berlangsung, banyak saran dan masukan yang disampaikan oleh para peserta, termasuk tim dari peserta Pilkada dan pemerhati Pilkada. Salah satu masukan yang menarik disampaikan oleh Rantu Pasaribu, tim pemenangan pasangan Effendi-Murphy, yang mengungkapkan bahwa minimnya sosialisasi terkait peraturan Pilkada sering menyebabkan peserta Pilkada menafsirkan aturan secara mandiri. “Minimnya sosialisasi terkait peraturan Pilkada sehingga peserta Pilkada sering melakukan penafsiran sendiri,” ujarnya.

Charles Pangaribuan, yang juga memberikan masukan, mengingatkan KPU untuk lebih teliti dalam hal penganggaran, terutama terkait dengan pemetaan kebutuhan badan adhoc. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan jarak dan kondisi wilayah. “Penganggaran harusnya dibuat sesuai. Misalnya, perjalanan dinas dari Bobor dan Nassau sama dengan PPK di sekitar pasar ini. Contoh lain, anggaran PPK Balige dengan Tampahan sama, padahal dari segi jumlah desa sudah beda jauh,” tambahnya.

Sementara itu, Rinto Hutapea, tim pemenangan pasangan Poltak-Anugerah, menanggapi soal dana kampanye yang menurutnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. “Tadi pimpinan meminta masukan soal dana kampanye, saya tidak tertarik membahas ini. Soalnya dana kampanye ini ecek-ecek ini. Bisa saja dimasukkan sekarang Rp200 juta, besok ditarik Rp 200 juta,” ujarnya.

Pernyataan menarik juga datang dari pemerhati Pilkada yang sekaligus mantan komisioner KPU, Lamria Panjaitan. Ia menyoroti soal ketidakjelasan aturan mengenai pensiun dalam pencalonan, yang menyebabkan kebingungannya di kalangan peserta. “Kami menyoroti tahapan di pencalonan. Sebab, kenapa setelah selesai Pilkada dan kelihatan siapa pemenang mulai ribut. Ke dua, persyaratan pencalonan, termasuk soal pengunduran diri, sampai dimana pengunduran diri itu ditetapkan,” katanya.

Selama sesi diskusi, seluruh saran dan masukan yang disampaikan dicatat oleh KPU Toba dan akan diteruskan ke KPU RI sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilkada di masa depan.

Dengan adanya masukan-masukan konstruktif ini, diharapkan penyelenggaraan Pilkada berikutnya dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (MC Toba Alex/Rik)