- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Sabtu, 18 Januari 2025 | 02:01 WIB
© 2023 - Portal Berita InfoPublik.
: Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menggelar audiensi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, Selasa (14/1/2024).
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Selasa, 14 Januari 2025 | 20:12 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 322
Surabaya, InfoPublik – Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, menggelar audiensi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, pada Selasa (14/1/2024). Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Haris Sukamto menjelaskan bahwa saat ini Kemenkumham Jawa Timur tengah melakukan transformasi besar-besaran, termasuk pembenahan kantor dan pembagian sumber daya. "Proses transformasi ini tentu memiliki potensi untuk memengaruhi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada sinergitas antara Kemenkumham dan Ombudsman untuk menangani pengaduan masyarakat dengan lebih baik," ujar Haris.
Haris juga menekankan pentingnya pembentukan paralegal dan Desa Sadar Hukum (DSH) sebagai bagian dari pembangunan hukum di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih sadar akan pentingnya akses hukum yang baik. "Pembangunan masyarakat yang sadar hukum sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap hukum berjalan dengan baik," jelasnya.
Kepala Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyambut positif rencana tersebut dan mengusulkan agar program DSH dikombinasikan dengan program Desa Anti Maladministrasi yang digagas oleh Ombudsman. "Jika kedua program ini berjalan bersamaan, akan sangat baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Tentu saja, sinergitas ini sangat diperlukan," harap Agus.
Agus juga menekankan pentingnya sinergitas dalam memperbaiki proses penanganan pengaduan masyarakat serta mendukung pembangunan zona integritas (ZI). Terutama untuk mendukung pembangunan ZI di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kemenkumham dan Ombudsman untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Timur ini dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dari lingkungan Kemenkumham Jatim, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum.(MC Prov Jatim /hjr-mad)