Belanja Negara Tumbuh Signifikan: Strategi Pemulihan Ekonomi Riau

Pekanbaru, InfoPublik – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun atau 84,31 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 (yoy).

"Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan terkontraksi 1,17 persen, terdapat peningkatan pada penerimaan PBB sebesar 1,73 persen (yoy) dan bea keluar sebesar 10,26 persen. Ini menunjukkan optimisme terhadap potensi penerimaan daerah," ungkap Heni melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (20/12/2024).

Belanja negara di Riau menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai Rp30,89 triliun atau tumbuh 11,15 persen (yoy). Kenaikan ini didukung oleh:

• Belanja pemerintah pusat yang tumbuh 20,67 persen
• Transfer ke daerah (TKD) yang naik 7,88 persen

Secara rinci, kenaikan terjadi pada:

• Belanja pegawai tumbuh 25,44 persen
• Belanja barang naik 14,36 persen
• Belanja modal meningkat 27,41 persen
• Bantuan sosial melonjak 31,10 persen

"Data ini mencerminkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi Riau," tambahnya.

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga akhir November 2024 tercatat sebesar Rp29,64 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp30,36 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp723,84 miliar, namun tertutupi pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar. Alhasil, APBD mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.

"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp21,385 triliun atau 72,15 persen dari total pendapatan APBD. Ketergantungan ini perlu diimbangi dengan penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Riau lebih mandiri secara fiskal," jelas Heni.

Heni juga menyoroti defisit APBN sebesar Rp6,22 triliun di Riau hingga akhir November 2024. Meski begitu, APBN tetap menjadi instrumen vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja pemerintah yang terarah.

"Ke depan, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan," tutupnya.

(Mediacenter Riau/bts)