Diskominfo Jatim Gelar Monev PPID 2024 di Malang

Surabaya, InfoPublik - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis (19/12/2024), menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi PPID 2024 di Ruang Serbaguna, Universitas Negeri Malang.

Acara tersebut dihadiri oleh peserta dari PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim dan PPID Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Rakor PPID Jawa Timur dibuka oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Dalam sambutannya, Putut memaparkan pencapaian keterbukaan informasi di Jawa Timur, termasuk peringkat kedua nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024, di bawah Provinsi Jawa Barat.

Putut menjelaskan jika rakor ini bertujuan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) sekaligus mengevaluasi pengelolaan PPID Pelaksana di lingkungan perangkat daerah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Penyelenggaraan Rakor ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan prioritas nasional yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Acara ini menghadirkan dua narasumber yang berbagi wawasan mendalam terkait tema tersebut. Rully Aprilia Zandra, Kasubdit Humas dan Kerjasama Universitas Negeri Malang, membahas bagaimana keterbukaan informasi berperan dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) seperti Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Layak, serta Kemitraan untuk mencapai tujuan. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi, yang mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya dalam aspek keuangan, Kartu Hasil Studi (KHS), riwayat bimbingan, serta informasi terkait dosen pengajar dan jadwal perkuliahan yang dapat diakses oleh orang tua atau wali mahasiswa.

Ia menekankan pentingnya inklusivitas sosial, ekonomi, dan keberpihakan pada kebutuhan disabilitas. Rully memaparkan inovasi seperti dispenser ramah disabilitas dan mobile braille touch sebagai langkah konkret dalam memastikan keterbukaan informasi yang inklusif bagi semua kalangan.

Sementara itu Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Komisi Informasi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atas terselenggaranya acara monev ini, Ia mengatakan jika acara ini dapat dilaksanakan secara kontinyu maka dapat wawasan tentang PPID baik Kabupaten/Kota maupun Badan Publik.

Ia menambahkan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat menjadi referensi kepada Badan Publik agar pelayanan PPID mereka di 2025 dapat lebih baik lagi terutama dalam keterbukaan informasi publik.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran informasi mengenai kemajuan keterbukaan publik, tetapi juga sebagai momen strategis dalam memperkuat peran Jawa Timur sebagai pemimpin dalam bidang transparansi dan inklusivitas. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju peningkatan partisipasi dan prestasi di semua tingkatan pemerintahan dan lembaga publik di Jawa Timur. (MC Prov Jatim /hjr-byu/eyv)