Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemkab Jayapura Gelar Sosialisasi MCP KPK

Kabupaten Jayapura, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar sosialisasi pendidikan antikorupsi melalui Monitoring Cakupan Penerapan (MCP) KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tata kelola pemerintahan, pada Selasa 17 Desember 2024.

Pj Bupati Jayapura Semuel mengatakan,  MCP KPK bisa terlaksana dengan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat, karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.

Katanya, kegiatan ini membutuhkan kolaborasi antarpihak untuk mencapai hasil optimal. "Jadi  harus bekerja sama untuk mencapai target MCP KPK, tanpa kolaborasi, kita tidak bisa berhasil," kata Semuel

Diakui PJ Bupati Siriwa, Kabupaten Jayapura meraih nilai tertinggi MCP yakni 55 dari 8 kabupaten dan satu kota di Papua, namun masih dianggap rendah. Kita harus meningkatkan nilai ini menjadi minimal 70," tambahnya.

Dijelaskan, ada 8 aspek dalam MCP diantaranya yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan transparansi.

Tantangan bagi ASN Pemkab Jayapura saat ini belum ada ASN yang lulus fungsional pejabat pembuat komitmen PPPK, walaupun ada tapi ASN harus lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Mereka harus mengikuti ujian PPPK diselenggarakan Kementerian Keuangan atau di Kanwil Papua.

Pi Bupati Siriwa mencontohkan, untuk perencanaan program dan penganggaran di kampung apakah ini ada dokumennya yang sejalan dengan di tingkat kelurahan, distrik sampai kabupaten ini semua tentu harus bersinergi, apalagi ini nanti berhubungan dengan masuk dalam penganggaran.

"Semua ini harus bisa dilaksanakan dengan baik, supaya perencanaan dan penganggaran dari bawah sampai pusat terkoordinasi dengan bagus dan terlihat transparansinya," pungkasnya.