BPBD Gelar Rakor Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Dringu, InfoPublik - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) antisipasi bencana hidrometeorologi di ruang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Senin (2/12/2024).

Kegiatan yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto ini diikuti perwakilan Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi dan BUMN terkait dan camat se-Kabupaten Probolinggo serta sejumlah organisasi kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan bencana hidrometeorologi mencakup fenomena bencana alam yang berhubungan dengan atmosfer, air atau lautan yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar, mulai dari hilangnya nyawa, cedera, kerusakan harta benda hingga gangguan sosial dan ekonomi.

“Hidrometeorologi basah meliputi curah hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir dan longsor. Sedangkan hidrometeorologi kering meliputi kekeringan, kebakaran hutan, lahan dan kualitas udara buruk,” ujarnya.

Lebih lanjut Oemar juga menyampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena La Nina yang diperkirakan akan berlangsung hingga April 2025.

“La Nina, yang disebabkan oleh pendinginan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 20-40 persen lebih tinggi dari normal, yang dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai fenomena musim hujan yang bersamaan dengan La Nina, yang dapat berlangsung hingga Maret atau April 2025,” jelasnya.

Oemar menekankan pentingnya tata kelola air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk gerakan panen air hujan serta penyesuaian rencana tanam yang lebih berkelanjutan. “Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui BMKG guna mengantisipasi potensi bencana,” terangnya.

Sementara Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berperan aktif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat, TNI, Polri serta dunia usaha.

"Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap masyarakat dapat lebih siap siaga dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai titik evakuasi dan perlindungan yang aman untuk meminimalkan korban bencana,” katanya.

Pj Sekda Heri menjelaskan, Kabupaten Probolinggo memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan yang rawan terkena bencana, seperti letusan gunung berapi, banjir bandang dan tanah longsor.

“Keberadaan Gunung Bromo yang masih aktif menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap letusan dan bencana alam lainnya. Selain itu, wilayah utara yang berbatasan dengan laut juga berisiko tinggi terhadap abrasi pantai dan rob akibat rusaknya hutan mangrove,” jelasnya.

Lebih lanjut Pj Sekda Heri mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi pergantian musim, terutama musim hujan yang seringkali membawa potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung.

“Kami meminta camat dan perangkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya mitigasi, seperti pembersihan saluran air, penguatan tebing dan pemeliharaan pohon untuk mencegah bencana,” terangnya.

Kepada seluruh perangkat daerah, Pj Sekda Heri juga meminta agar perspektif kebencanaan dapat diterapkan di setiap tugas dan bidang yang ada guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. “Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kebencanaan di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

Sebagai langkah preventif, Pj Sekda Heri mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan tanda-tanda awal terjadinya bencana agar bisa segera diambil tindakan mitigasi yang diperlukan. “Semoga dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi dampak bencana dan melindungi warga dari potensi bahaya,” pungkasnya.

(MC Kabupaten Probolinggo/wan/son)