Pemprov Riau Gelar Rapat Strategis Bahas Inflasi dan Kebijakan Perumahan

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 serta sosialisasi kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Acara ini berlangsung di Riau Command Center, Gedung Menara Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin (25/11/2024).

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Nasriadi, menyatakan bahwa rapat membahas berbagai isu strategis yang memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi Riau. Salah satu perhatian utama adalah tingginya laju inflasi di beberapa daerah.

• Indeks Harga Perdagangan (IPH): Kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Buton Utara (4,06 persen) dan Kabupaten Kaur di Sumatera (2,26 persen).
• Komoditas Pemicu Inflasi: Kenaikan harga daging ayam ras, bawang merah, serta minyak goreng menjadi fokus diskusi. Bawang merah, misalnya, mencatat lonjakan harga sebesar 18,23 persen pada akhir November 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.
• Harga Beras: Meskipun ada penurunan harga sebesar 0,18 persen, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada November tetap bertambah.

Kondisi ini mendorong perlunya langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dalam rapat, juga dibahas kebijakan pemerintah pusat mengenai penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, program ini diharapkan berjalan sesuai target,” ujar Nasriadi.

Pemerintah Provinsi Riau bersama instansi terkait berkomitmen memantau inflasi dan memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk menjaga distribusi bahan pokok yang stabil dan mempercepat program perumahan nasional.

"Kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan ini berdampak positif bagi masyarakat," tutupnya.

(Mediacenter Riau/asn)