Pilkada Kalbar 2024: Indeks Kerawanan Rendah, Kesiapan Maksimal

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa jumlah pemilih di Provinsi Kalimantan Barat pada Pilkada Serentak 2024 mencapai 3.956.969 orang. Pilkada serentak ini akan melibatkan satu pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 12 pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta dua pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

"Secara persentase, jumlah pemilih tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar 12,36 persen, disusul Kabupaten Sambas sebesar 11,58 persen, dan Kabupaten Kubu Raya dengan 11,22 persen," ujar Harisson dalam Rapat Kesiapan Pemerintah Daerah Mendukung Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Harisson juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menganggarkan dana hibah untuk KPU Kalbar, termasuk alokasi untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para penyelenggara Pilkada.

"Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti anggota penyelenggara Pilkada meninggal dunia, mereka akan mendapatkan santunan sebesar 40 juta rupiah, dan anaknya akan dibiayai pendidikannya hingga jenjang sarjana. Program ini telah dianggarkan melalui dana hibah Pemerintah Provinsi untuk KPU," jelas Harisson.

Dalam rapat tersebut, Harisson juga menegaskan komitmennya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkatnya selama penyelenggaraan Pilkada.

"Berulang kali kami melakukan pertemuan, termasuk upacara pengucapan sumpah atau ikrar netralitas ASN. Kami yakin ASN dan kepala desa tetap menjaga integritas mereka selama Pilkada Serentak 2024," tegasnya.

Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Harisson menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki skor IKP yang rendah, yaitu 12,69 persen, dan termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada terendah di Indonesia. Meski demikian, ia tetap mengantisipasi potensi gangguan.

"Meski Kalbar masuk dalam lima provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada terendah, kami tetap melakukan langkah antisipasi bersama Forkopimda untuk menjaga situasi tetap kondusif," ujarnya.

Harisson juga menyatakan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak.

"Kami telah melakukan berbagai persiapan, termasuk deklarasi Pilkada damai, dan akan terus berkoordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024," kata Harisson.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi kepada Kalimantan Barat atas skor IKP yang rendah serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

"Kalbar mencatat skor IKP sebesar 12,69 persen, masuk lima besar provinsi dengan kerawanan Pilkada terendah. Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Kami juga mengapresiasi alokasi anggaran untuk asuransi ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pilkada, yang merupakan langkah inovatif dan patut dicontoh," ujar Ketua Komisi II DPR RI.

(wnd/ica)