Pembinaan Pelaku Pengadaan: BPBJ Padang Tekankan Mitigasi Risiko dan Strategi Efektif

Padang, InfoPublik – Badan Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Kota Padang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan kepada para pelaku pengadaan di  Aula Bagindo Aziz Chan, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang berlangsung 19-20 November 2024.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong perekonomian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Didi menjelaskan bahwa proses pengadaan barang jasa sering kali menghadapi tantangan, mulai dari kendala administratif, hukum, hingga operasional. Oleh karena itu, pelaku pengadaan diharapkan mampu mengelola dan mengurangi risiko tersebut dengan cermat, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

"Para pelaku pengadaan perlu mengidentifikasi potensi risiko dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat agar setiap tahap pengadaan dapat berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel," kata Didi pada Selasa (19/11/2024).

Dalam kegiatan tersebut, dibahas juga penerapan teknologi dalam pengadaan barang jasa, khususnya melalui aplikasi E-Purchasing Katalog versi 6.0, hasil kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dengan PT Telkom Indonesia.

"Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung harga, spesifikasi, dan gambar produk yang dipilih. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mempercepat proses pengadaan," terang Didi.

Namun, Didi juga mengingatkan agar pelaku pengadaan tetap waspada terhadap potensi kecurangan, seperti pengaturan harga, negosiasi yang tidak maksimal, hingga manipulasi biaya kirim.

Kepala BPBJ Kota Padang, Malvi Hendri, memaparkan pentingnya pengadaan barang jasa sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional dan daerah.

"Pengadaan ini mendukung peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian, penggunaan produk dalam negeri, penguatan usaha mikro dan kecil, serta memastikan pembangunan berkelanjutan," ujar Malvi.

Ia juga menyoroti implementasi Katalog Lokal Kota Padang yang sudah berjalan sejak 2022. Hingga Oktober 2024, terdapat 38 etalase di Katalog Lokal Kota Padang dengan total 9.701 paket transaksi senilai Rp299,81 miliar.

(MC Padang / Jiunee)