:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Minggu, 17 November 2024 | 18:27 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 202
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka penyerapan aspirasi terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Tahun 2025-2029. Pertemuan ini berlangsung di Balai Petitih, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Kamis (14/11/2024).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar sekaligus Plh Sekretaris Daerah Kalbar, Linda Purnama, menyebutkan bahwa kunjungan ini memberikan peluang berharga bagi masyarakat Kalbar untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada perwakilan DPR RI.
"Kehadiran Baleg DPR RI di Kalbar menunjukkan perhatian mereka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah, khususnya di Kalimantan Barat," ujar Linda.
Linda menjelaskan bahwa Kalbar, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Linda berharap kunjungan kerja ini menghasilkan masukan dan arahan konstruktif untuk penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas 2025-2029. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan di Kalbar.
"Kami yakin dukungan legislatif dan sinergi yang baik akan mendorong percepatan pembangunan, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kalbar dalam Prolegnas," tambahnya.
Wakil Ketua Tim Baleg DPR RI, Martin Manurung, menyatakan kunjungan ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka.
"Banyak masukan dari Pemprov Kalbar dan Forkopimda, seperti isu hukum masyarakat adat, perlindungan anak, dan masalah lain yang menjadi prioritas. Semua ini akan kami bahas untuk menentukan mana yang bisa masuk ke prioritas 2025 atau jangka panjang," jelas Martin.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan proses legislasi berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Linda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kalbar membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk lembaga legislatif. Dengan adanya kolaborasi ini, Linda yakin Kalbar dapat semakin maju dan sejahtera.
"Kami berharap aspirasi masyarakat Kalbar dapat terakomodasi dengan baik dalam Prolegnas. Dengan dukungan DPR RI, pembangunan Kalbar akan semakin cepat dan merata," pungkasnya.
(Rfa/irm/ty)