Angka Kemiskinan Maluku Utara Maret 2024 Turun, Tantangan Pengentasan Tetap Besar

Sofifi, InfoPublik – Tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 6,32 persen, menunjukkan penurunan dari 6,46 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Maluku Utara yang diadakan di Sahid Bela Ternate Hotel, Rabu (6/11/2024).

Acara tersebut dibuka oleh Pj Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang menekankan pentingnya penanganan isu kemiskinan secara kolektif dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan.

“Mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas konstitusional, melainkan juga panggilan kemanusiaan,” ujar Abubakar Abdullah.

Dia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi, adalah aspek penting dalam program penanggulangan kemiskinan.

Angka kemiskinan ekstrem di Maluku Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,52 persen, turun 0,17 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen masih belum tercapai.

Dua kabupaten, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, masih mencatat angka kemiskinan di atas rata-rata nasional 9,03 persen, yaitu masing-masing sebesar 11,91 persen dan 10,71 persen.

“Penurunan ini penting, tetapi target 6,19 persen di akhir 2024 masih membutuhkan kerja keras dan komitmen semua pihak,” tambah Abubakar Abdullah.

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2024 menunjukkan bahwa terdapat 101.575 keluarga miskin di Maluku Utara, setara dengan 445.182 individu. Halmahera Selatan memiliki jumlah keluarga miskin tertinggi, mencapai 17.132 keluarga.

Dalam hal anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp371,8 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan, dengan realisasi saat ini mencapai Rp68,3 miliar. Program ini meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

“Saya harap Rakor ini dapat menjadi katalis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta sektor swasta, LSM, dan masyarakat,” tutupnya.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, menambahkan bahwa Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, guna memastikan keselarasan dengan program pemerintah pusat dan provinsi. (MC Tidore)