Bawaslu HSU Harapkan Kesamaan Persepsi Pengawas dan Penyelenggara Jelang Pilkada 2024

Amuntai, InfoPublik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Tahapan Pemilihan dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara untuk Pilkada 2024.

Rakor yang berlangsung di Gedung Aneka Guna, Rabu (6/11/2024), dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu HSU, Syardani.

Dalam kesempatan tersebut, Syardani menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang mungkin dihadapi petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), terutama terkait daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Rakor ini penting agar kita bisa menyatukan persepsi antara pengawas dan penyelenggara di lapangan jelang Pilkada. Terutama dalam hal pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, serta untuk menghindari potensi kesalahan seperti pemberian surat suara yang tidak sesuai,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan surat suara lebih dari yang seharusnya, terutama untuk pemilih pindahan dari luar Kabupaten HSU. Pemilih tersebut hanya berhak mendapatkan satu surat suara, yaitu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

“Jika pemilih tersebut diberi dua lembar surat suara, dan bisa memilih Bupati dan Wakil Bupati, hal itu bisa memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah ini. Kami ingin memastikan itu tidak terjadi,” tambahnya.

Dalam rakor ini, Bawaslu juga mengundang komisioner KPU HSU sebagai narasumber untuk menjelaskan mekanisme pemilihan tambahan, pemungutan suara, dan perhitungan suara jelang Pilkada.

“Kami ingin menyamakan persepsi antara pengawas dan penyelenggara di lapangan agar proses Pilkada HSU berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan,”imbuhnya.

Sementara itu, Muhammad Noor, narasumber dari KPU HSU, menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berhak menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Noor menguraikan bahwa pemilih dari DPT adalah mereka yang sudah terdaftar dan telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, lalu direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. DPT ini kemudian direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.

Sementara itu, DPTb adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena alasan tertentu, pemilih tersebut harus memilih di TPS lain.

Sedangkan DPK adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

“Contohnya, warga dengan KTP dari Jawa Timur tidak bisa memilih untuk memilih Gubernur dan Bupati di Kabupaten HSU, namun warga dari HSU dengan KTP yang valid tetap berhak memilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelas Noor.

Noor juga mengingatkan agar pengawas Pemilu tetap berkomunikasi dengan penyelenggara di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.

“Kami berharap pengawas tetap aktif berkomunikasi dengan penyelenggara di setiap desa atau kelurahan agar tidak ada kekeliruan dalam proses pemilihan,” tutup Noor.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara penyelenggara dan pengawas Pemilu, guna memastikan Pilkada 2024 di Kabupaten HSU berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tags: Bawaslu HSU, Pilkada 2024, Rakor Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, DPT, DPTb, DPK, HSU, Komunikasi Pengawas Pemilu.(Mc.HSU/Eyv)