Plt Gubernur Audy Imbau Semua Pihak Lebih Aktif Jaga Stabilitas di Sumbar

: Plt. Gubernur Sumbar bersama peserta rakor Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar di Kota Pariaman, Senin (05/11/2024).


Oleh MC PROV SUMATERA BARAT, Jumat, 8 November 2024 | 16:20 WIB - Redaktur: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan - 154


Sumbar, InfoPublik – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengingatkan seluruh pihak agar lebih aktif menjaga stabilitas keamanan menjelang tiga minggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Sebab, sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, stabilitas pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Audy saat menutup kegiatan Rapat Koordinator (Rakor) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang mengusung Tema “Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024”, bertempat di Aula Kantor Balai Kota Pariaman, Senin (05/11/2024).

“Jelas rakor ini sangat penting untuk kita ikuti. Sebab lebih kurang tiga minggu lagi Pilkada Serentak akan berlangsung. Terlebih, beberapa daerah sudah melaksanakan debat, di mana eskalasi dan tensi Pilkada semakin meningkat,” ujar Audy dalam sambutannya.

Audy menyebutkan, di Sumbar sendiri telah dipetakan sejumlah daerah dengan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Termasuk di dalamnya potensi terjadinya gesekan, pelanggaran kampanye, pelanggaran netralitas ASN, hingga potensi praktik politik uang (money politic).

“Oleh karena itu, setiap unsur di provinsi dan kabupaten/kota harus semakin meningkatkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, stabilitas Pilkada erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, sama halnya dengan menjaga Pilkada secara nasional,” ujarnya lagi.

Audy juga secara khusus menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN di sejumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Terlebih, sebagian besar daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota.

“Ada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang cenderung sedikit, di mana potensi money politicnya tinggi. Selain itu, ada daerah di mana petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sama-sama maju, hingga Sekdanya juga ada yang maju. Ini tentu daerah unik yang mendapat sorotan lebih. Netralitas ASN-nya juga sangat diuji,” ujarnya lagi.

Rakor sendiri juga diisi dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antarkepala daerah di Sumbar untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Setelah menandatangani kesepakatan, tentu saja kepekaan kita terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada perlu lebih ditingkatkan,” ujar Audy mengakhiri. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Sabtu, 21 Desember 2024 | 22:46 WIB
Cenderung Menurun Angka Kemiskinan di Gorontalo
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Jumat, 20 Desember 2024 | 13:30 WIB
Kolaborasi adalah Kunci Penurunan Stunting di Kalbar
  • Oleh MC KAB AGAM
  • Jumat, 20 Desember 2024 | 08:58 WIB
Pemkab Agam Siap Sambut Natal dan Tahun Baru dengan Layanan Terbaik
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Kamis, 12 Desember 2024 | 15:31 WIB
KPU Kota Padang Persiapkan Tim untuk Hadapi Gugatan PHPU di MK
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 9 Desember 2024 | 16:34 WIB
Bapanas Fokus Tingkatkan Produksi Pangan dalam Negeri, Kurangi Ketergantungan Impor
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Senin, 9 Desember 2024 | 03:58 WIB
Hasil Pilkada Sumbar 2024: Tingkat Partisipasi Pemilih di Bawah Ekspektasi
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Sabtu, 7 Desember 2024 | 06:59 WIB
Kapolresta Pekanbaru: Keamanan Pleno Provinsi Jadi Prioritas Utama