Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Sampaikan PU terhadap Raperda APBD 2025

Pajarakan, InfoPublik – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD 2025, Kamis (31/10/2024).

Hal itu sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo 2025.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara bergantian, masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD (Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menyampaikan PU-nya terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya menyampaikan di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa PAD diprediksi pada 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp86.270.228.729 dari tahun sebelumnya.

Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi yang telah dilakukan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan demikian, dengan target PAD tersebut, Fraksi Partai Golkar menanyakan inovasi apa yang ditawarkan atau akan dilakukan sehingga target PAD Kabupaten Probolinggo yang tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya mengungkapkan sumber PAD terbesar sampai saat ini masih di bidang retribusi. Artinya penerimaan retribusi ini bisa lebih variatif dan bisa ditingkatkan dengan memunculkan target-targer optimalisasi retribusi yang tidak hanya bersumber dari pasar-pasar milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo tapi juga harusnya dari pariwisata.

Apa treatment bupati agar sektor pariwisata ini bisa dikelola dengan maksimal mengingat selama ini masih terkesan datar dan landai perkembangannya.

Lalu Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu PU-nya mengatakan infrastruktur jalan menjadi permasalahan serius sejak 2017 dengan semboyan jalan mantap namun sampai 2024 belum ada kepastian.

Jalan kabupaten lintas antar kecamatan di Desa Krobungan, Desa Seneng, Desa Guyangan sampai Desa Krucil sampai ke Bermi belum tersentuh perbaikan atau pembangunan jalan.

Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Gerindra mohon penjelasan apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo pada tahun-tahun sebelumnya dan apa solusi pemerintah pada APBD tahun anggaran 2025.

Kemudian Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam program pelayanan masyarakat di desa telah dilaksanakan pendataan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dalam hal ini Fraksi NasDem menanyakan apakah pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo sudah ditinjau ulang, mengingat masih banyak masyarakat menengah ke atas yang menerima bantuan sosial di kantor desa. Kiat-kiat apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Berikutnya Fraksi PPP pada salah satu PU-nya mengungkapkan mencermati Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 ini FPPP mendapati angka Rp94 miliar lebih, sebagai pendapatan transfer antardaerah, pendapatan jenis apa dan dari mana saja.

Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu PU-nya menegaskan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Maka prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025 salah satunya dijabarkan kepada infrastruktur daerah dengan melanjutkan program jalan mantap tahun sebelumnya.

Dalam hal ini Fraksi PDI-Perjuangan mohon penjelasan apakah capaian target pembangunan infrastruktur jalan bisa terselesaikan pada 2025 dan masih berlanjut pada tahun anggaran berikutnya, mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang memerlukan perbaikan terutama setelah terkena gerusan air dimusim penghujan.(MC Kabupaten Probolinggo/wan/son)