- Oleh MC KOTA TIDORE
- Jumat, 1 November 2024 | 14:57 WIB
: ICCTF-Bappenas bersama mitra pelaksana menggelar FGD terkait pengembangan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi Pulau Mare, Rabu (30/10/2024). Foto: Aid
Oleh MC KOTA TIDORE, Rabu, 30 Oktober 2024 | 14:30 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 114
Tidore, InfoPublik – Dalam upaya mengembangkan strategi pembiayaan berkelanjutan bagi infrastruktur pesisir, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Bappenas bekerja sama dengan PT Sucofindo Advisory Utama, PT Kogas, dan PT Bahana menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Tidore, Rabu (30/10/2024).
Diskusi ini melibatkan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi Pulau Mare dan sekitarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syofyan Saraha, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, M. Tasin Hayatuddin, serta tim dari ICCTF, PT Sucofindo, PT Kogas, dan PT Bahana Utama.
Syofyan Saraha, mewakili Sekretaris Daerah, menyampaikan bahwa FGD ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir yang lebih efektif dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
"Proyek ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru, melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir melalui pengembangan mata pencaharian berkelanjutan," ujar Syofyan.
Dia menambahkan, proyek yang dikenal sebagai Lautan Indonesia untuk Kemakmuran atau Lautra ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengelolaan pesisir Pulau Mare yang berkelanjutan.
Syofyan juga mendorong peserta FGD untuk memberikan masukan yang cerdas demi pengembangan infrastruktur berkelanjutan serta peningkatan mata pencaharian masyarakat di Pulau Mare, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Tidore Kepulauan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, M. Tahsim Hayatuddin, menjelaskan pentingnya sinergi dalam mendukung program konservasi Pulau Mare.
"Program Lautra ini merupakan program dari Bappenas yang bermitra dengan PT Sucofindo Advisory. Kegiatan mereka sudah dimulai sejak Agustus 2024 dan akan berakhir pada April 2025, bertujuan untuk merumuskan strategi pembiayaan berkelanjutan, terutama pengelolaan infrastruktur perikanan di wilayah pesisir," jelasnya.
Tahsim juga berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan turut memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di area konservasi Pulau Mare.
FGD ini ditutup dengan pemaparan dari tenaga ahli mengenai tujuan pengumpulan data untuk mengembangkan strategi pembiayaan berkelanjutan di kawasan konservasi pesisir Pulau Mare, serta pengisian kuesioner oleh peserta. (TN/MC Tidore)