- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Rabu, 25 Desember 2024 | 21:25 WIB
:
Oleh MC PROV RIAU, Selasa, 29 Oktober 2024 | 14:48 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 170
Pekanbaru, InfoPublik — Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, mengadakan audiensi dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru di Aula Lantai 6 Gedung Utama, Komplek Perkantoran Terpadu Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, pada Senin (28/10/2024).
Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur Rahman Hadi menegaskan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024.
"Netralitas adalah harga mati bagi ASN. Namun, hak politik tetap dimiliki dan bisa diwujudkan di bilik suara," ujar Rahman Hadi.
Rahman Hadi menjelaskan bahwa ASN dilarang keras untuk mengajak atau mempengaruhi masyarakat dalam memilih kandidat tertentu. Kebijakan ini dibuat demi menjaga independensi proses pemilihan serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.
"Oleh karena itu, sebagai ASN, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti mengajak, mempengaruhi, atau mempromosikan kandidat tertentu," tambahnya.
Ia berharap, dengan kolaborasi yang baik, Pilkada di Pekanbaru dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan daerah. Netralitas ASN dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk menciptakan Pilkada yang damai dan transparan.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada lima kandidat Pilkada Pekanbaru yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang tertib dan lancar, Pemkot Pekanbaru telah merancang program pendidikan politik bagi masyarakat.
"Kami telah beberapa kali mengadakan kegiatan pendidikan politik bersama linmas. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu yang independen dan objektif," jelas Risnandar.
Ia menambahkan, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pendidikan politik guna menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung.
"Di KPU, mereka memiliki indikator pendidikan pemilih, sementara dari sisi pemerintah, kami memiliki indikator pendidikan politik. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi pemilu yang cerdas dan independen," pungkasnya.
(Mediacenter Riau/bib)