Hadirnya Layanan Informasi dan Konsultasi Ekspor Perikanan di Gorontalo Bakal Buka Pasar Ekspor

Kota Gorontalo, InfoPublik - Berdasarkan Kepmen Nomor 19 Tanggal 29 Maret 2022 tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara, potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 715 dan 716 sebesar 1.341.338 ton per tahun.

Dari potensi tersebut untuk wilayah pemanfaatan potensi perikanan WPP 715 baru sebesar 15,53 persen atau 111.120 ton per tahun. Dan untuk wilayah pemanfaatan potensi perikanan WPP 716 baru sebesar 4,06 persen atau 25.459 ton per tahunnya.  

Begitu pula dengan potensi perikanan budidaya Gorontalo, potensinya cukup besar yaitu 29.556,47 Ha dengan pemanfaatan baru mencapai 8.555,91 Ha atau 28,95 persen  dengan nilai produksi pada tahun 2023 baru mencapai 50.357,65 ton atau dirata-ratakan produksi per hektarnya sekitar 5,8 ton/ha (berdasarkan data statistik DKP Provinsi Gorontalo 2023).

“Berdasarkan data di atas, disimpulkan Gorontalo memiliki potensi yang besar, tingkat pemanfaatannya dan dampaknya terhadap ekspor dan antarpulau masih relatif kecil,” kata Misran Lasantu, Sekretaris Dinas Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PIM 3 di Badan Pengembangan SDM, Rabu (23/10/2024).

Misran menjelaskan paparannya ini berjudul optimalisasi tata kelola peningkatan ekspor hasil perikanan melalui klinik layanan informasi & konsultasi ekspor hasil perikanan Gorontalo (Kinfort Sila Gorontalo).

Menurut Misran, sebagai Reformer dalam aksi perubahan, salah satu upaya adalah  menargetkan ekspor dan antarpulau hasil perikanan. Hal ini menjadi salah satu instrumen yang memberikan tekanan utama pada produksi perikanan akibat permintaan pasar global dan  antarpulau yang meningkat.

“Diperlukan pendekatan strategi yang tepat dan efisien untuk mendukung ekspor dan antarpulau hasil perikanan melalui layanan informasi dan konsultasi ekspor hasil perikanan,” ujar Misran.

Misran yakin, indikator utama ekspor perikanan bisa diatasi melalui layanan informasi dan konsultasi ekspor hasil perikanan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perikanan dan buyer perikanan. 

Ia berharap pemerintah mampu membangun perencanaan dan tata kelola di sektor kelautan dan perikanan yang baik, berbasis data informasi yang akurat, tepat sasaran dari hulu sampai hilir.

Aksi perubahan yang dibawakan Misran ini bertujuan mengatasi tiga tantangan utama, yaitu digitalisasi layanan informasi, reformasi birokrasi, dan penguatan monitoring serta evaluasi kinerja. Prioritas utama adalah digitalisasi sistem informasi untuk memudahkan koordinasi lintas sektor.

Manfaatnya bagi internal, klinik ini akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung industri perikanan dan memperkuat kapabilitas daerah, bagi pihak eksternal ini akan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan akses ke pasar internasional. 

Menurut Sila N Botutihe, Kepala Dinas DKP Provinsi Provinsi Gorontalo yang juga Pj Bupati Gorontalo Utara, Klinik Kinfort Sila Gorontalo dapat menjadi pusat layanan informasi yang mendukung peningkatan ekspor hasil perikanan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Gorontalo di pasar global. ​

“Klinik ini ditujukan untuk menjembatani kebutuhan informasi dan layanan konsultasi antara eksportir hasil perikanan dengan pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan,” ucap Sila Botutihe.

Klinik ini juga akan membantu pemerintah mencari  solusi yang tepat atas permasalahan di lapangan serta sebagai bahan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program. (mcgorontaloprov)