- Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 06:18 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Kamis, 24 Oktober 2024 | 04:04 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 237
Pontianak, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPIP dan TPID seluruh Kalimantan Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), pada Selasa (22/10/2024).
Rakorwil kali ini mengusung tema “Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan.
Rakorwil TPID merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh TPID Regional Kalimantan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar TPID seluruh Kalimantan dan TPIP. Hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan inflasi yang memerlukan perhatian khusus di tengah dinamika kebijakan moneter global, serta untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan bahwa inflasi di provinsi-provinsi Kalimantan pada September 2024 terkendali dengan baik. Angka inflasi tercatat berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yakni: Kalimantan Timur (2,16 persen), Kalimantan Selatan (1,98 persen), Kalimantan Barat (1,79 persen), Kalimantan Utara (1,74 persen), dan Kalimantan Tengah (1,45 persen). Harisson menegaskan bahwa rendahnya tingkat inflasi ini berkat deflasi yang terjadi pada komoditas harga bergejolak, sebagaimana dinyatakan oleh BPS.
Keberhasilan ini, menurut Harisson, sejalan dengan rekomendasi Rakorwil 2022 di Kalimantan Selatan yang menekankan pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Beberapa kesepakatan hasil Rakorwil 2022 telah terlaksana, seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta kolaborasi antar daerah (KAD). Bahkan, sejumlah kota sampel IHK sudah memiliki Kios Penyeimbang, seperti Kota Palangkaraya dengan Gerai TPID dan Kota Bontang dengan Wartek Inflasi.
Namun, Harisson menekankan bahwa masih ada langkah yang perlu diwujudkan dan membutuhkan dukungan dari mitra pemerintah daerah. “Pada Rakorwil ini, kami berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan,” ujar Harisson.
Ia juga menyoroti pentingnya mengembangkan inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan teknologi, serta optimalisasi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Harisson mengungkapkan bahwa salah satu strategi sukses Kalimantan Barat dalam mengendalikan inflasi adalah penerapan strategi 4K: Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. “Inilah dasar kita untuk memastikan strategi yang diterapkan tetap berjalan baik sehingga inflasi terkendali,” jelas Harisson.
Di hadapan para peserta Rakorwil, Harisson juga menyampaikan pesan penting bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan berdasarkan etiologi atau sumber penyebab utama inflasi. “Program pengendalian inflasi harus fokus pada efisiensi agar dapat menjaga angka inflasi,” tegasnya.
Menutup arahannya, Harisson mengingatkan seluruh Tim TPID untuk siap menghadapi tantangan di masa depan dengan memperkuat komitmen dan sinergi demi menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Kalimantan. (rfa/nzr/ty)