Pemkab HSU Gelar FGD Bahas Upaya Penurunan Stunting

Amuntai, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar kegiatan Fokus Group Discussion (FDG) bertema "Optimalisasi Intervensi Penurunan Stunting Tepat Sasaran" di Kabupaten HSU,di Mess Negara Dipa, Selasa (22/10/2024).

Masih tingginya angka pervalensi stunting di Kabupaten HSU dan dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting menuju Indonesia Emas 2045, menjadi salah satu latarbelakang diselenggarakan kegiatan ini.

Staf ahli bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Taberani, saat membuka kegiatan menyampaikan  sebagai upaya percepatan konstan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pandangan dan menunjukkan langkah-langkah efektif dalam melakukan intervensi terhadap stunting di Kabupaten HSU.

"Kita menyadari bahwa stanting merupakan isu nasional yang menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menurunkan tingginya stunting secara nasional," katanya.

Dia mengajak semua pemangku kepentingan, agar bersama-sama mampu menurunkan angka stunting,hal ini menjadi salah satu indikator kesuksesan, keberhasilan dalam pembangunan di daerah.

"Mari,kita bersama-sama mencegah stunting di kabupaten hulu sungai utara," ajaknya.

Sementara itu, Kepala perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto saat menjadi pembicara mendorong semua pihak agar dapat mengintervensi stunting melalui program penekanan faktor resiko salah satunya adalah menyeimbangkan pola makan.

"Pola makannya tidak berimbang, maka stunting nya tinggi," Ayi.

Dirinya berharap melalui alokasi pengelolaan dana desa, APBD Kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan Corporate Sosial Responsibility dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membantu persoalan pencegahan stunting.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) HSU, Inspektur Kabupaten HSU serta steke holder terkait lainnya. (Diskominfosandi/Wahyu/ikhsan?eyv)