- Oleh Jhon Rico
- Rabu, 20 November 2024 | 18:15 WIB
: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri GIM Nasional melalui zoom, di aula Rujab Gubernur, Senin (21/10/2024). (Foto: Mila)
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 23 Oktober 2024 | 06:03 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 149
Kota Gorontalo, InfoPublik – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, mendorong agar angka realisasi anggaran pangan segera ditingkatkan untuk mengejar angka rata-rata nasional. Diketahui, angka rata-rata realisasi Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 73 persen dari target nasional 82 persen.
“Penekanan untuk hari ini adalah daerah-daerah diharapkan bisa mengendalikan berbagai harga yang kemungkinan akan naik. Di indeks perkembangan harga tadi disebutkan ada tiga komoditi penyumbang perkembangan harga dibeberapa daerah antara lain cabe merah,beras dan cabe keriting,” ungkap Sofian usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri GIM Nasional melalui zoom, di Aula Rujab Gubernur, Senin (21/10/2024).
Dikatakan Sofian, hal ini menjadi penekanan pada Rakor Pengendalian Inflasi bagi setiap daerah yang diberikan anggaran untuk pengendalian pangan dalam penguatan mencegah inflasi. Terlebih, di Gorontalo, harga bawang putih kemungkinan akan mengalami kenaikan. Setiap daerah juga diminta untuk bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil komoditi yang kemungkinan akan mengalami kenaikan inflasi.
Sofyan menambahkan, dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo juga tetap berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan distribusi maupun pasar murah melalui subsidi pangan dan. Kemudian koordinasi dengan Bank Indonesia dan mendorong kabupaten/kota melakukan hal yang sama.
“TPID kabupaten/kota diharapkan bergerak bersama dengan provinsi. Sehingga dari sisi koordinasi TPID baik provinsi dan kabupaten/kota bisa jalan bersamaan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian serta memantau ditribusi komoditi di Provinsi Gorontalo,” ungkap Sofian.
Berdasarkan indeks perkembangan harga pada pekan ketiga Oktober 2024, tercatat ada 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Lima Puluh Kota, Monokwari Selatan, Luwu dan Klaten. Kemudian Kota Tanjung Balai, Tomohon, Kabupaten Seram Bagian Timur, Purworejo, dan Lampung Utara. (mcgoronatloprov/mila)