Perkuat Pertahanan Dunia Digital, Bapenas dan Diskominfo Gelar FGD Keamanan Siber

Surabaya, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait keamanan siber pada, Rabu (16/10/2024) di ruang rapat Kepala Dinas Kominfo Jatim.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam penguatan keamanan siber di wilayah Jawa Timur. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dengan didampingi oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Achmad Fadlil Chusni.

Dalam sambutannya, Sherlita menyampaikan bahwa penguatan keamanan siber di Jawa Timur sudah mulai berkembang signifikan. Dari total 38 kabupaten/kota, sebanyak 26 wilayah telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan insiden keamanan siber.

CSIRT, menurut Sherlita, adalah tim yang menyediakan layanan pencegahan, respons, dan pemulihan terhadap insiden siber, termasuk menerima laporan, memantau aktivitas, serta menangani insiden keamanan digital di wilayah yang mereka awasi. Namun, ia juga menyoroti masih adanya 12 kabupaten/kota yang belum memiliki CSIRT, sehingga perlu dilakukan percepatan pembentukan tim tersebut untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih merata di Jawa Timur.

Achmad Fadlil Chusni, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, menambahkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah sudah memiliki CSIRT, tantangan keamanan siber di Jawa Timur masih sangat besar. “Kita dihadapkan pada ancaman serangan siber yang terus berkembang seiring munculnya teknologi baru. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan pengguna teknologi terhadap urgensi keamanan siber menjadi kendala tersendiri. Ditambah lagi, keterbatasan talenta di bidang keamanan siber juga memperparah kondisi ini,” ungkap Achmad.

Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pihak swasta.

Diskusi semakin menarik ketika Kanit Siber Polda Jatim, Kompol Fadillah, turut menyoroti tingginya angka kejahatan siber di Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa penipuan online dan akses ilegal terus meningkat setiap tahunnya. "Penipuan online, pencurian data, dan serangan siber lainnya semakin kompleks, dan masyarakat sering kali menjadi korban akibat rendahnya pengetahuan tentang cara melindungi diri di dunia digital," tutur Fadillah. Ia juga menyarankan pentingnya pelatihan keamanan siber secara berkala, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat umum, agar semua pihak dapat lebih waspada terhadap ancaman yang terus berkembang.

Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas dan Tenaga Ahli dari Universitas Brawijaya, yang turut memberikan kontribusi melalui pembahasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pengembangan kebijakan keamanan siber di Jawa Timur. Adapun beberapa nama yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain:

1. Selvy Riziqia (Perencana Ahli Pertama Bappenas)
2. Reza Dwi Mulya (Perencana Ahli Pertama Bappenas)
3. Madeline Kisariani Jahamou (Tenaga Ahli Bappenas)
4. Laila Desiana (Tenaga Ahli Bappenas)
5. Ferdian Sanjaya (Staf Bappenas)
6. Kanyadibya Prasetyo Cendana (Tenaga Ahli Universitas Brawijaya)
7. Fredy Torang Widiyanto Munthe (Tenaga Ahli Universitas Brawijaya)
8. Muhammad Farhan (Asisten Tenaga Ahli Universitas Brawijaya)
9. Siti Nurnadia (Asisten Tenaga Ahli Universitas Brawijaya)
10. Najwaa Ranaa Aqiilah (Asisten Tenaga Ahli Universitas Brawijaya)

Tim ini turut memberikan pandangan terkait pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, universitas, dan para ahli keamanan siber untuk menciptakan strategi yang komprehensif dalam mengatasi tantangan siber yang semakin kompleks.

Dalam diskusi ini, berbagai langkah strategis juga dirumuskan untuk mempercepat pembentukan CSIRT di kabupaten/kota yang belum memilikinya, serta penguatan koordinasi antar CSIRT di seluruh wilayah Jawa Timur. Dengan adanya CSIRT yang kuat, diharapkan setiap wilayah di Jawa Timur dapat merespons insiden siber dengan cepat dan tepat, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.

Diskusi ini diharapkan mampu menjadi momentum penting dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, akademisi, dan pihak swasta untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh di Jawa Timur.

Kegiatan juga dihadiri perwakilan Diskominfo Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kodam V Brawijaya, Diskominfo Pemkot Surabaya, dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo. (MC Prov Jatim /hjr-jal/eyv)