Tingkatkan PAD, Pemda di Papua Selatan Diminta Belajar dari Bali Kembangkan Pariwisata

Merauke, InfoPublik – Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing daerah terus didorong untuk menjadi produk pemerintah daerah. Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengimbau pemda meniru kabupaten di Provinsi Bali yang sudah bisa membiayai daerahnya sendiri dengan pendapatan sektor pariwisata, misalnya dari kesenian.

Demikian disampaikan Agustinus Joko saat membuka pelatihan kepemudaan wisata berbasis kompetensi di Merauke, Senin (14/10/2024). Joko menyebut, pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan bagi PAD baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Kalau kita lihat, dari empat kabupaten ini banyak sekali objek-objek wisata dan potensi wisata itu mesti digali dan dipromosikan," pinta Joko. Dibeberkannya, seperti wisata alam, wisata buatan, kuliner dan juga wisata seni di Merauke yang menurut Joko potensinya  sangat besar. Ia menyebut, misalnya pemda setempat bisa membangun sebuah sanggar seni.

Hal itu kata Joko, seperti yang pernah ia jumpai di Provinsi Bali di mana salah satu kabupatennya sudah memiliki gedung sanggar seni. “Sehingga seni (pertunjukkan-red) itu dijadwalkan," kata Joko.

Di Bali menurutnya, ada hari-hari tertentu di mana wisatawan lokal dan bahkan mancanegara bisa berkunjung ke sanggar seni untuk menyaksikan sebuah pertunjukkan. “Misalnya Sabtu, ada karcis masuk yang dijual untuk wisatawan mancanegara yang hendak masuk untuk menonton pertunjukan seni,” ungkapnya.

Kabupaten Merauke lanjut Joko, bisa melakukan hal yang sama. Seperti menjadwalkan pertunjukkan seni tari dari Asmat sehingga bisa dinikmati tidak hanya turis lokal tapi juga asing. Nantinya, hasil dari pembelian karcis dibagi dua dengan Dinas Pariwisata dan itu menjadi salah satu PAD.

"Mungkin mulai sekarang kita sudah berpikir seperti itu, kita perlu belajar dari kabupaten di Bali yang sudah mampu membiayai dirinya sendiri dan kabupaten sekitarnya," kata Joko.

PAD kemudian digunakan untuk kabupaten dan provinsi, dana yang diterima dari pemerintah pusat itu yang digunakan untuk membayar tambahan pengasilan pegawai (TPP) aparat sipil negara (ASN). (Get)