Pengembangan Ekonomi Kreatif Jadi Lokus Diklat Sesparlu di Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik -  Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu lokus dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan ke-75 dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Guna mendalami lokus ekonomi kreatif, peserta Sesparlu dan PKN melakukan visitasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Senin (14/10/2024).

“Peserta Sesparlu dan PKN dari kelompok dua ini akan melihat kepemimpinan strategis dengan lokus ekonomi kreatif. Hasil visitasi ini akan dievaluasi dan jika ada potensi yang bisa ditingkatkan, nanti akan menjadi rekomendasi atau saran sehingga kepariwisataan Gorontalo lebih baik,” tutur Bambang Budhianto selaku pendamping dari Lembaga Administrasi Negara.

Pada visitasi itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pendekatan ekosistem ekonomi kreatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengubah pola pengembangan ekonomi kreatif yang selama ini dilakukan parsial menjadi lebih komprehensif dan holistik.

Aryanto menjelaskan, ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif yang meliputi kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, pendekatan ini dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

“Praktek di lapangan, intervensi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan secara parsial dan mengabaikan keterkaitan antara komponen dalam ekosistem. Ini yang akan kita ubah. Lokusnya di kabupaten/kota atau yang dikenal dengan KaTa Kreatif dan desa wisata,” papar Aryanto.

Visitasi oleh peserta Sesparlu dan PKN dibagi dalam lima kelompok. Masing-masing kelompok berkunjung ke Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/haris)