Padang Menuju Kota Inklusif, Pj Wali Kota Ajak Masyarakat Perkuat Toleransi

Padang, InfoPublik — Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menegaskan bahwa Kota Padang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Oleh karena itu, menjaga keberagaman di tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Pernyataan ini disampaikan Andree saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) tentang pembangunan inklusi sosial dan pelatihan pengisian kuesioner studi inklusi sosial Indonesia yang berlangsung di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (10/10/2024).

“Tidak ada kerusuhan atau konflik yang murni dipicu oleh satu agama saja. Karena itu, melalui diskusi ini, kami ingin memperkuat komunikasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang layak dan inklusif bagi semua warga,” ujar Andree.

Melalui FGD ini, Andree menekankan bahwa Pemkot Padang berupaya mengumpulkan ide-ide terbaik serta strategi konkret untuk mewujudkan Padang sebagai kota inklusif. Ia mengakui bahwa mewujudkan kota inklusi tidaklah mudah karena harus menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti isu disabilitas, kaum marginal, serta masalah sosial lainnya.

“Pemkot Padang berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota inklusi. Ini tentu bukan tugas yang mudah, karena masih banyak isu sosial yang perlu diselesaikan secara bersama-sama,” tambah Andree.

Sementara itu, Peneliti Bisnis dan HAM dari Setara Institute, Nabhan Aiqoni, menjelaskan bahwa pengelolaan kehidupan yang inklusif merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Visi tersebut menargetkan pembangunan masyarakat yang adil, setara, dan dinamis.

“Dalam konteks negara yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya seperti Indonesia, inklusi sosial menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar serta kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik,” jelas Nabhan.

Ia menambahkan bahwa Setara Institute, dengan dukungan dari platform inklusi yang merupakan kerja sama antara Bappenas RI dan Pemerintah Australia, sedang melakukan studi pengukuran kondisi inklusi sosial di Indonesia.

Laporan dari studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“FGD ini akan membahas kondisi pembangunan inklusi sosial di sejumlah daerah serta melatih pengisian kuesioner bagi pemerintah daerah, yang nantinya akan menjadi salah satu sumber data pengukuran kondisi inklusi sosial di Indonesia,” tambahnya.

(MC Padang/Junee)