- Oleh MC KAB PEMALANG
- Minggu, 24 November 2024 | 20:21 WIB
: Kordiv P2H Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Rusli Saraha. (Dok:Humas Bawaslu)
Oleh MC KOTA TIDORE, Kamis, 10 Oktober 2024 | 08:18 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 307
Sofifi, InfoPublik – Menjelang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara gencar mengimbau masyarakat untuk menolak praktik politik uang yang sering terjadi dalam setiap tahapan pemilihan.
Anggota Bawaslu Maluku Utara, Rusli Saraha, menegaskan, sanksi hukum akan dijatuhkan tidak hanya kepada pemberi, tetapi juga penerima uang. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas Pilkada dan menciptakan demokrasi yang bersih.
Rusli menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. "Jangan sampai kita mengorbankan masa depan daerah hanya karena iming-iming sesaat," ujarnya, Kamis (10/10/2024).
Menurut dia, jika praktik politik uang dibiarkan, maka dampaknya akan merusak proses demokrasi di Maluku Utara dan menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas.
Selain itu, Rusli juga memberikan peringatan tegas kepada para pasangan calon dan tim sukses agar tidak tergoda untuk merayu penyelenggara pemilu dengan imbalan uang.
“Jangan sekali-kali mencoba membujuk petugas dengan uang, sebab ini adalah pelanggaran serius yang akan kami tindak tegas," kata Rusli.
Bawaslu Maluku Utara berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelanggaran politik uang yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.
Rusli menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan terkait penyelenggara yang diduga “nakal” atau melakukan penyimpangan. Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran.
"Mari sama-sama kita ciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas di Maluku Utara, serta memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif," tutup Rusli.
Dengan penolakan politik uang, Pilkada 2024 di Maluku Utara diharapkan dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena imbalan materi. (Ts/MC Tidore)