Rakorwas Mentawai: Pj Bupati Fernando Tegaskan Pentingnya Transparansi untuk Pemerintahan Bersih

Tuapejat, Infopublik - Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat Fernando Jongguran Simanjuntak, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

 

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Penerangan Hukum dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang digelar di Aula Bappeda Mentawai, Selasa (2/10/2024).

Rakorwas yang dilaksanakan bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penyelenggara pemerintahan terkait pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih, atau clean government, sebagai fondasi utama pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

“Rakorwas ini adalah kegiatan yang sangat penting bagi kita, penyelenggara pemerintahan, bagaimana kita bisa menjalankan clean government untuk menghasilkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan cita-cita UUD 1945 untuk menuju bangsa yang adil dan makmur,” ujar Fernando.

Fernando menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan teratur, menurutnya, akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Akuntabilitas kita semua dimonitor dan diaudit setiap tahun. Ini semua harus dilakukan secara transparan untuk menjamin pertanggungjawaban yang baik, baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa,” ucap Fernando.

Ia juga menyebutkan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah langkah penting dalam menghindari pemborosan dan penyalahgunaan kewenangan. “Apalagi dalam kondisi fiskal yang semakin mepet, kita harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kondisi keuangan kita saat ini sebenarnya sudah minus, tetapi kita harus tetap berjalan dengan bijak,” tambahnya.

Fernando tidak menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan. Ia menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran. Langkah ini dinilai vital untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dengan optimal, meski dengan keterbatasan dana.

“Selama dua bulan terakhir, kita sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, agar anggaran yang kita miliki bisa digunakan sebaik-baiknya tanpa ada pemborosan,” kata Fernando.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, Ira Febrina S.H., M.Si., yang menjadi narasumber dalam Rakorwas, menegaskan pentingnya setiap pejabat penyelenggara pemerintahan untuk menertibkan jajaran bawahannya dari perilaku korupsi.

Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

“Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan negara dan tidak kita inginkan terjadi. Saya harapkan bapak ibu semua menertibkan anggotanya, menertibkan jajaran yang berada di bawahnya agar tidak terlibat dalam perilaku korup,” ujar Ira Febrina.

Ia juga mengingatkan bahwa perilaku memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah merupakan tindak pidana korupsi yang akan berujung pada sanksi hukum yang berat.

“Jika seorang pejabat memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, termasuk bawahan seperti bendahara atau pejabat pengadaan, maka ia bisa terseret dalam kasus korupsi,” tegasnya.

Ira Febrina juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menandatangani berkas terkait pencairan anggaran. Ia mengingatkan kepada para pejabat untuk memeriksa dengan teliti setiap detail dokumen anggaran sebelum melakukan tanda tangan, guna menghindari kesalahan yang dapat merugikan negara.

“Periksa dengan teliti setiap berkas pencairan anggaran. Pastikan semuanya dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kesalahan kecil sekalipun bisa berdampak besar,” ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Pj Bupati Fernando berharap bahwa kegiatan Rakorwas ini dapat memberikan hasil yang nyata dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Kepulauan Mentawai.

Ia menekankan bahwa pengawasan harus mencakup semua aspek, mulai dari penganggaran, pengadaan, pengamanan aset, hingga akuntabilitas kebijakan. Semua ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.

“Kita berharap Rakorwas ini dapat menghasilkan pembahasan yang mencakup semua aspek pengawasan, sehingga dapat memperkuat pemerintah dan menghindarkan kita dari praktik korupsi,” tutup Fernando.

Dengan diselenggarakannya Rakorwas ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan komitmen yang serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif yang efektif untuk menekan potensi korupsi di wilayah tersebut, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan besar.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain para staf ahli Bupati, para asisten, kepala-kepala OPD, kepala bagian Setda, camat Sipora Utara, serta para kepala desa di Kecamatan Sipora Utara.(MD)